Pos

Menampilkan entri dengan label Politik

Partai Perindo Siap All Out Menangkan Sudikerta Jadi Gubernur Bali

Gambar
DENPASAR - Partai Perindo Bali siap memenangkan I Ketut Sudikerta yang akan menjadi Calon Gubernur Bali dari Partai Golkar di perhelatan pemilihan gubernur (Pilgub) 2018.Hal tersebut diungkapkan oleh Wayan Sukla yang menjabat sebagai Ketua Partai Perindo Bali di Denpasar, Rabu (24/5/2017)."Kami siap memenangkan pak Ketut Sudikerta jadi Gubernur Bali. Karena itu sudah amanah dari Ketua Umum kami," terangnya.Dia menyatakan, meski Partai Perindo belum pernah mengikuti pemilihan namun pihaknya yakin bahwa suara partai berlambang rajawali ini akan banyak."Kami memang partai baru tapi kader kita sudah masuk ke desa-desa bahkan sampai tingkat TPS. Jadi kami yakin bisa bersaing dengan partai lain untuk memenangkan Ketut Sudikerta jadi Gubernur Bali," paparnya.Menurutnya hal tersebut sudah dibaca oleh partai lain, bahwa Partai Perindo mampu mendukung Sudikerta menjadi Gubernur Bali."Kami sangat all out mendukung beliau jadi Gubernur Bali. Kemampuan beliau tidak diraguk…

Temui Fadli Zon, Rhoma Irama Bicara Masalah Bangsa

Gambar
Rhoma Irama bersama pengurus DPP Partai Idaman menemui Fadli Zon. Foto:MTVN/M. Rodhi Aulia Metrotvnews.com, Jakarta: Pengurus DPP Partai Islam Damai Aman (Idaman) menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama menyampaikan masalah yang sekarang dihadapi bangsa."Dengan kondisi bangsa yang nyaris terbelah, Idaman harus jadi perekat bangsa. Kami bertekad jadi agen pemersatu bangsa, ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah, kerukunan nasional," kata Rhoma dalam pertemuan dengan Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 24 Mei 2017. Menurut Rhoma, saat ini, seakan-akan ada dua kelompok besar, yakni kelompok Islam dan kelompok kebangsaan atau kebhinekaan. "Islam dianggap tidak NKRI, tidak Pancasilais, tidak (pro) kebhinekaan," ucap Rhoma.Raja dangdut ini sangat menyesalkan anggapan tersebut. Rhoma menegaskan bahwa umat Islam sangat mendukung NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD RI 1945."Islam itu sangat toleran," ujar dia…

Jubir Anies-Sandi Pimpin Tim Pemenangan Gerindra di Pilkada Jabar 2018

Gambar
BANDUNG, JITUNEWS.COM- Juru Bicara Tim Anies-Sandi, Anggawira, telah ditetapkan oleh DPD Partai Gerindra Jawa Barat sebagai Wakil Ketua Pemenangan Pemilihan Umum Daerah (BAPPDA) Jabar.Perindo: Saat Ini Anggota Dewan Hanya Berkutat dengan Kepentingan KelompoknyaWakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono, menegaskan akan mengerahkan 'Pemain Kunci' dari Tim pemenangan Anies-Sandi untuk menghadapi Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang. Dalam hal ini, ditunjuklah Anggawira selaku Wakil Ketua Pemenangan Pemilihan Umum Daerah (BAPPDA) Provinsi Jawa Barat."Ada Anggawira di situ sebagai Wakil Ketua BAPPDA Jawa Barat yang sebelumnya sudah ditunjuk oleh DPD Gerindra Jabar. Seperti kita ketahui, beliau merupakan Juru Bicara Anies-Sandi dan sangat think thank dalam menyiapkan strategi komunikasi digital dan media. Kita akan kerahkan semua kekuatan yang dari Jakarta kemarin," ujarnya, Senin (22/5).“Jika Pansus Tetap Paksakan Draft RUU Parliamentary dan Presidential Thresho…

Jokowi Bilang Gebuk, Mas Tjahjo Langsung Bertindak

Gambar
Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto dok.JPNN.comjpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat menyikapi seruan Presiden Joko Widodo agar jajarannya menggebuk siapa pun pihak yang merongrong Pancasila dan UUD 1945. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pihaknya telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk mencermati setiap gejala yang timbul di tengah masyarakat.  Menurutnya, langkah itu penting untuk mewaspadai dan mengantisipasi sekecil apa pun potensi gerakan yang merongrong Pancasila dan memecah belah NKRI. "Sudah kami instruksikan, karena ada ormas (organisasi kemasyarakatan,red) yang skalanya tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi," ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (22/5). Mantan sekretaris jenderal DPP PDI Perjuangan itu menegaskan, pemerintah dan masyarakat harus cermat menyikapi setiap gerakan yang timbul. Jika ada organisasi kemasyarakatan (ormas) menyatakan berlandaskan Pancasila, namun dalam aksi-aksinya justru anti-P…

Anggota Komisi III DPR Desak Aparat Bongkar Sindikat Prostitusi Homoseks

Gambar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Muslim Ayub menilai pesta kaum homoseksual di Kelapa Gading, Jakarta Utara, sangat keterlaluan.Muslim meminta pelaku dihukum berat."Negara kita ini kan negara Pancasila, bukan free sex. Di sini (Indonesia) beda negara Eropa. Saya melihat, yang di diskotek, perempuan-perempuan itu tidak pernah kita tangkap yang begini ramai pestanya. Ini gay lagi, sesama jenis. Ini kan perbuatan telah mengkhianati Pancasila, kita kan negara Pancasila," kata Muslim ketika dihubungi, Senin (22/5/2017).Muslim mengapresiasi Kapolres Jakarta Utara Kombes (Pol) Dwiyono yang membongkar sindikat pesta homoseks tersebut.Baca: Penggerebekan Pesta Homo Seksual di Kelapa Gading Diprotes, Ini Tanggapan PolisiDiketahui, kegiatan pesta homoseks itu telah berjalan selama tiga tahun.Muslim pun mempertanyakan kinerja Kapolres Jakarta Utara sebelum Kombes (Pol) Dwiyono."Kita pertanyakan Kapolres yang sebelumnya," kata Muslim.Politikus PAN itu meminta ap…

Survei: Menangkan Jokowi, Golkar Ukir Sejarah

Gambar
BALIKPAPAN, NETRALNEWS.COM - Bila Partai Golkar sukses mengantar Joko Widodo menduduki kursi nomor satu RI pada 2019-2024, maka partai tersebut mampu mengukir sejarah baru.Demikian lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menilai di Balikpapan hari ini Minggu (21/5/2016)."Partai Golkar pada Rapimnas I tahun 2016, sudah memutuskan akan mendukung Jokowi sebagai Presiden pada pemilu 2019," kata peneliti LSI, Aji Al Farabi, saat menyampaikan presentasinya pada forum rapat pimpinan nasional (Rapimnas) II Partai Golkar di Balikpapan.Menurut Aji Al Farabi, keputusan Rapimnas tersebut telah disosialisasikan oleh kader-kader Partai Golkar baik di tingkat nasional maupun daerah.Dukungan Partai Golkar kepada Presiden Jokowi sebagai calon presiden untuk pemilu 2019, memberikan pengaruh signifikan terhadap elektabilitas partai tersebut.

Hasil survei yang dilakukan LSI, menurut dia, elektabilitas Partai Golkar pada Maret 2016 adalah 12,2 persen.Setelah Partai Golkar mengambil keputu…

Ketua MPR: Pancasila Merangkul Bukan Memukul

Gambar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pancasila yang dipahami dan dijalankan dengan benar tidak akan dijadikan alat memukul.Sebaliknya pemahaman yang benar akan menjadikan Pancasila sebagai jalan untuk saling merangkul"Dengan Pancasila kita saling merangkul, bukan memukul. Kita mengajak pada kebaikan bukan mengejek," ungkap Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan dalam Pidato Kunci Sosialisasi Empat Pilar pada Pengurus Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) di Nusantara V MPR, Sabtu (20/5/2017).Lantaran itulah, Zulkifli Hasan menolak segala bentuk pemahaman Pancasila yang menyudutkan serta menyalahkan sesama saudara sendiri"Kalau tidak ikut satu kubu, maka dianggap anti Pancasila. Kalau tidak bersama memilih salah satu calon dianggap anti kebhinnekaan. Ini pemahaman yang salah,"Zulkifli Hasan berharap setelah Pilkada Jakarta selesai tak ada lagi dendam dan permusuhan sesama saudara, sesama anak bangsa"Pilkada itu kompetisi sesama anak bangsa. Sekarang sudah selesai tim sukses sudah ti…

Demokrat Kawal Penyelesaian RUU Pemilu

Gambar
aporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia FelisianiTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Partai Demokrat melalui kadernya yang ada di Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mengaku akan mengawal penuh RUU Pemilu sehingga cepat menjadi Undang-Undang."Kami akan kawal anggota kami di Komisi II yang juga anggota Pansus RUU Pemilu supaya segera selesai. Kami dorong pemerintah tuntaskan ini," ucap Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Roy Suryo, Sabtu (20/5/2017) ‎usai diskusi dengan topik RUU Pemilu dan Pertaruhan Demokrasi, di Cikini, Jakarta Pusat.Terakhir, Roy Suryo juga berharap dan mendoakan agar Pansus RUU Pemilu bekerja dengan baik sehingga demokrasi bisa ditegakkan dapa Pemilu Serentak 2019 nanti."Semoga teman-teman Pansus kerja baik. Kita semua kedepankan praduga baik, doakan mereka memilih pilihan yang baik," imbuhnya. taken from http://www.tribunnews.com/nasional/2017/05/20/demokrat-kawal-penyelesaian-ruu-pemilu

Pemilu Gunakan e-Voting Bisa Berakhir di KPK

Gambar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengungkapkan pemungutan suara secara elektronik atau e-Voting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu bisa berakhir di KPK."Kalau di Pemilu Serentak tahun 2019 mendatang memanfaatkan e-Voting itu bisa berakhir di KPK, seperti e-KTP berakhir di penjara," tegas Margarito Kamis, Sabtu (20/5/2017) dalam diskusi dengan topik RUU Pemilu dan Pertaruhan Demokrasi, di Cikini, Jakarta Pusat.Margarito mengatakan pihak-pihak yang mengatur soal e-Voting sudah bisa dipastikan akan berakhir diproses hukum oleh KPK. Sehingga ia menyarankan pihak DPR tidak melaksanakan e-Voting."Lebih baik DPR tidak pakai e-voting. Negara lain saja gunakan e-voting bermasalah sampai sekarang. Jadi dari pada berakhir di KPK, baiknya tidak usah," tambahnya.Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu, Lukman Edy mengungkapkan ada tiga opsi yang masih bergulir terkait e-Voting.Opsi pertama, menolak menggunakan e-voting karena diangg…

SBY: Kita Harus Bantu Presiden untuk Jaga Kerukunan Negeri Ini

Gambar
TRIBUNNEWS.COM - Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh pihak membantu Presiden Joko Widodo untuk terus menjaga kerukunan dan persaudaraan antarsesama anak bangsa."Kita bantu presiden, bantu pemimpin kita, bantu pemerintah kita, ajak semuanya do something untuk kembali menjaga tali silaturahim, persaudaraan dan kerukunan di antara kita semua," kata SBY saat memberikan sambutan dalam acara Indonesia Most Admired Companies (Imaco) Award 2017, Jumat (19/5/2017) malam, seperti dikutip Antara.SBY mengatakan kekuatan bangsa ini adalah persatuan, kebersamaan, persaudaraan dan kekompakan.Dia menekankan Indonesia ditakdirkan sebagai bangsa majemuk sehingga seluruh pihak harus menjaga dan merawat kemajemukan itu."Unity in diversity not to be taken for granted, harus dirawat sepanjang masa. Siapa pun, pemimpin formal, pemimpin informal di Tanah Air, harus peduli dan sensitif, lakukan sesuatu untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan," kata dia.Ketua Umum …

Rakernas PDIP Bali Tertutup Untuk Media

Gambar
AKURAT.CO, Kegiatan rapat kerja nasional (Rakernas) yang diselenggarakan di Hotel Grand Bali Beach Sanur, selama tiga hari hingga Minggu (21/5) tertutup untuk peliputan media massa."Jadi kegiatan Rakernas DPP PDI Perjuangan yang digelar di Sanur, Bali, sangat tertutup untuk diliput media massa," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Bali, Wayan Koster, di Bali, Jumat (19/5).Ia mengatakan kegiatan Rakernas adalah untuk membahas dan mengevaluasi rencana kerja yang sudah dan akan dilakukan oleh pengurus serta kader partai ke depannya."Oleh karena itu, kegiatan ini bersifat internal partai politik. Namun demikian, setelah penutupan Rakernas rencananya akan dilakukan jumpa pers," ucapnya.Di lokasi tempat yang akan berlangsungnya Rakernas PDIP di Hotel Grand Bali Beach Sanur sudah mulai disterilkan. Bahkan awak media yang mendekat ke hotel tersebut dilarang oleh petugas keamanan (Satpam).Acara Rakernas yang akan dihadiri …

Penafsiran Pasal Penodaan Agama Dipersempit

Gambar
Anggota Komisi III Arsul Sani/MI/Mohamad Irfan Metrotvnews.com, Jakarta: DPR akan mempersempit ruang penafsiran terhadap rumusan pasal penodaan agama dalam rancangan KUHP yang tengah dibahas bersama dengan pemerintah. Menurut anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani, hal itu dilakukan untuk menghindari adanya multitafsir terhadap pasal penodaan agama selama ini.Untuk diketahui, pasal penodaan agama yang sebelumnya tertuang pada Pasal 156a KUHP berbunyi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, (b) dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.Dalam RKUHP yang kini tengah dibahas oleh DPR bersama pemerintah, pasal serupa tertuang dalam Pasal 348 yang berbunyi, setiap orang yang di muka umum melaku…

Belajar Kebinekaan dengan Menelusuri Asal Genetika Manusia Indonesia

Gambar
Ilustrasi kebinekaan. Foto: ANTARA/Arief Priyono. Metrotvnews.com, Jakarta: Ahli genetik Indonesia Herawati Supolo-Sudoyo menegaskan, tak ada gen murni di Indonesia. Untuk itu, ia menilai, tak seharusnya masyarakat Indonesia membedakan satu sama lain berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan.Menurut dia, untuk menyadari kebinekaan yang menjadi identitas, perlu mengetahui dari mana asal-usul penduduk Indonesia. Dari penelitiannya, dia menemukan bila manusia Indonesia adalah campuran dari beberagam genetika dan migrasi. "Pada dasarnya semua berasal dari Afrika," kata Herawati dalam seminar kebinekaan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 16 Mei 2017. Apa yang diucapkan Herawati bukan tanpa dasar. Penelusuran asal-muasal genetika manusia Indonesia dapat dilihat dari segi bahasa dan kebudayaan yang ada saat ini dan juga pola migrasi. "Bahasa penting bagi genetik karena dari bahasa dapat menulusuri migrasi manusia," ungka…

Senator NTT: Banyak Politisi Sakit Jiwa karena Dikunci Jokowi

Gambar
JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Adrianus Garu mengemukakan banyak politisi dan elit saat ini yang merasa tidak nyaman dan terusik bisnisnya karena kehadiran Jokowi sebagai presiden.‎Mereka sakit jiwa karena kebiasaan berperilaku menyimpang, menghalalkan segala cara, korup dan semena-mena selama ini, dikunci dan dibatasi Jokowi. Sebagai balasannya, tiap hari mereka teriak untuk menjatuhkan Jokowi."Banyak politisi sakit jiwa gara-gara Presiden Jokowi.‎ Kebiasaan bancaan pasal dan bancaan uang rakyat demi kepentingan pribadi dan kelompok, dikunci Jokowi. Ini yang membuat mereka marah," kata Andre, sapaan akrab Adrianus di Jakarta, Selasa (16/5/2017).Dia mengomentari ajakan ‎politisi Partai Gerindra Muhammad Syafi'i yang meminta masyarakat agar mendesak MPR dan DPR supaya menggelar sidang istimewa guna mencabut mandat Presiden Joko Widodo.Alasannya, Jokowi dianggap sudah menyimpang dari sumpah jabatannya, yakn…

Jokowi Hadiri Pembukaan Belt and Road Forum di Beijing

Gambar
Presiden Joko Widodo. FOTO: Dok. JPNN.comjpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama 29 Kepala Negara/Pemerintahan pada Minggu (14/5), mengikuti upacara pembukaan Belt and Road Forum For International Cooperation di China National Convention Center, Beijing, RRT. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki program pembangunan yang antara lain dilakukan pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas. "Dalam konteks ASEAN, telah ada pula ASEAN Connectivity 2025, seperti peluncuran layanan transportasi laut Roll-on/Roll-Off atau Ro-Ro antara Davao - General Santos - Bitung yang diresmikan bersama oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte," ucap Retno. Dia menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia terbuka bagi kerja sama dengan pihak luar, termasuk dalam konteks inisiatif belt and road. "Indonesia selalu menekankan bahwa kerja sama tersebut harus membawa kepentingan bagi rakyat dan memberikan kontribusi…

KPK periksa mantan sekjen Kemendagri terkait KTP-el

Gambar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP Elektronik/KTP-el)."Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus (AA)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (12/5).Selain memeriksa Diah, KPK juga dijadwalkan memeriksa tiga orang saksi lainnya dalam penyindikan perkara proyek pengadaan KTP-el tersebut.Tiga saksi itu seluruhnya berasal dari pihak swasta, yaitu Winata Cahyadi, Eko Purwoko, dan Gugun.Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa Diah Anggraeni sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong pada Selasa (18/4)."Ada kebutuhan pemeriksaan untuk saksi tentu saja dan keterangan saksi dibutuhkan terkait dengan posisi saat itu di Kemendagri termasuk juga beberapa hal yang dikonfirmasi …

Djan dan Romi Dianggap Gagal Jadi Imam PPP

Gambar
Ketua Parmusi Usamah Hisyam (ketiga dari kiri). Foto: Metrotvnews.com/Nur Azizah Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Parmusi Usamah Hisyam menyebut Djan Faridz dan Romahurmuziy sudah batal menjadi imam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal itu lantaran keduanya telah mendukung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat saat Pilkada DKI Jakarta.Usamah menuturkan, sebagai partai Islam, PPP dilarang mendukung penista agama. Ia menyebut dukungan Djan dan Romi bertentangan dengan AD/ART PPP. "Kalau keduanya mendukung penista agama berarti sudah bertentangan dengan akidah. Kami anggap imamnya sudah melanggar. Ibarat orang salat, imamnya sudah batal," kata dia, di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis 11 Mei 2017. Dari situ, Majelis Penyelamat Partai PPP akan mengadakan Musyawarah Nasional Ulama. Munas ini untuk mendengar pendapat dari para ulama sekaligus pendiri PPP.Anggota Majelis Tinggi PPP Anwar Sanusi sependapat bahwa Djan dan Romi sudah melanggar AD/ART dan enam prinsip …

Gerindra Kritik Polisi yang Tak Bubarkan Massa Pendukung Ahok

Gambar
Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa mengkritik aparat kepolisian yang tidak tegas terhadap aksi massa pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang melewati batas waktu sesuai peraturan.Menurut Ketua DPP Partai Gerindra itu, aparat kepolisian menunjukkan sikap keberpihakannya pada satu pihak. Sebab, kebijakan tersebut tidak diterapkan ketika massa anti-Ahok menggelar sejumlah aksi sejak akhir tahun 2016."Cara-cara polisi melakukan penanganan terhadap dua aksi ini. Saat itu ada demo (anti-Ahok), yang dilakukan aparat kepolisian sangat vulgar kok. Represif dan macam-macam," kata Desmond saat dihubungi Suara.com, Kamis (11/5/ 2017).Sementara ketika massa pro-Ahok beraksi, Desmond menilai polisi cenderung melakukan pembiaran. Padahal, vonis dan penahanan Ahok merupakan keputusan pengadilan. "Jadi tontonan apa yang sebenarnya terjadi di republik ini? Ada keberpihakan-keberpihakan kekuasaan yang tidak sehat dalam negara huk…

Presiden Perancis Mengundurkan Diri Pascakemenangan Macron

Gambar
francois hollande.foto/shutterstock tirto.id - Presiden Perancis Francois Hollande mengatakan bahwa pemerintah yang dipimpinnya telah menyampaikan pengunduran diri, menyusul pemastian hasil pemilihan presiden Perancis, Rabu (10/5/2017). Hollande mengatakan bahwa ia juga telah meminta pemerintahannya untuk menangani tugas sehari-hari sampai diganti, seperti diberitakan Antara.Pengunduran diri pemerintah merupakan tradisi yang dijalankan setelah hasil pemilihan presiden disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam suratnya kepada Perdana Menteri Bernard Cazeneuve, Hollande menulis, "Saya meminta agar Anda menangani tugas saat ini sampai pemerintahan yang baru terbentuk."Emmanuel Macron, pemenang pemilihan presiden setelah mengalahkan Marine Le Pen dalam pemilihan ulang pada Minggu, dijadwalkan mulai menjalankan jabatannya pada Minggu. Macron belum menyebutkan tanggal pembentukan kabinet barunya. Hollande mengatakan bahwa ia juga telah meminta pemerintahannya untuk menang…

Wiranto Amati Kondisi Masyarakat Pascavonis Ahok

Gambar
Menko Polhukam Wiranto. MTVN/ Dheri Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengamati kondisi sosial masyarakat pascavonis dua tahun yang diterima terpidana penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama. Wiranto meminta masyarakat tenang dan menerima putusan majelis hakim.Hari ini, Wiranto rapat bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung M Prasetyo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Rapat ini membahas tindak lanjut atas sikap pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Selain membahas HTI, rapat ini juga membahas kondisi masyarakat usai sidang penodaan agama yang dijalani Ahok. "Dari awal kita sudah sampaikan masyarakat supaya tenang, bisa menerima keputusan persidangan, sedangkan upaya hukum dari berbagai pihak juga kita hormati," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Bar…