Postingan

Menampilkan postingan dengan label Politik

Soal insiden lift Kemayoran, ini kata Kemenaker

Gambar
Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan hasil pemeriksaan terkait insiden terjebaknya sembilan orang di dalam lift di Golden Boutique Hotel, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (25/7).Dari hasil pemeriksanaan, ditemukan bahwa baterai ADR (Automatic Rescue Device) dalam kondisi lemah sehingga tidak berfungsi saat listrik padam, kata Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemenaker, Herman Prakoso Hidayat, di kantornya di Jakarta, Kamis (27/7).Selain itu, kata Herman, tidak terdapat standard operating procedure (SOP) dalam sangkar (ruang lift), pintu darurat terhalang ornamen interior gedung, dan "CCTV" dalam elevator tidak dilengkapi dengan catu daya cadangan.Insiden yang melibatkan sembilan orang pengguna lift (tujuh orang di dalam lift C dan dua orang di lift D) itu disebabkan karena listrik PLN padam, namun para penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat.Di sisi lain, PT Tabara Bataraka belum memiliki operator elevator, sedangkan PT Chitek yan…

Singgung Pilpres, Demokrat: Koalisi Menjebak Pikiran Kita

Gambar
BOGOR, JITUNEWS.COM - Hasil dari pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Prabowo Subianto menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama antar kedua partai. Prabowo juga disinggung soal pencalonan presiden di Pilpres mendatang."Pilpres masih lama ya," kata Prabowo di Puri Cikeas, Kamis (27/7).Prabowo mengatakan pertemuannya dengan mantan presiden ke-6 itu tidak membahas tentang UU Pemilu yang baru saja disahkan. Namun, dirinya menolak presidential threshold 20 persen, dan menyebut sudah ada pihak yang menggugatnya ke MK."Sudah ada yang melaksanakan, saya kira ada kelompok-kelompok," ungkapnya.Prabowo mengatakan presidential threshold 20 persen adalah lelucon politik untuk menipu rakyat Indonesia."Presidential threshold 20 persen lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia, saya tak mau terlibat," katanya.Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menjelaskan tentang kerja sama antara Demokrat dengan Gerinda tanpa koalisi."Istilah…

Korban Crane Jatuh di Mekkah Tagih Janji Santunan

Gambar
TRIBUNNEWS.COM,  MAKASSAR - Muh Harun Abdul Hamid (46) datang ke Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (27/7/2017) siang.Abd Hamid datang saat 450 Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kota Makassar yang tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Makassar, sedang mengikuti penerimaan di Asrama Haji.Tak Hanya Indira Soediro yang Lagi Heboh, Kepandaian Finalis Puteri Indonesia Ini Pikat Kementerian https://t.co/Xz9WZ6hTKN via @tribunnews— TRIBUNnews.com (@tribunnews) July 27, 2017
Ia menenteng selembar fotonya saat sedang menjalankan ibadah haji di tanah suci tahun 2015 lalu.Namun itu bukan foto biasa, saat difoto ia dalam keadaan terluka cukup parah, dengan pakaian ihramnya berwarna merah dilumuri darah.Rupanya ia salah satu dari 12 orang asal Sulsel yang menjadi korban jatuhnya crane di Mekkah dua tahun lalu.Abdul Hamid tertimpa material-material bangunan yang terhambur akibat crane jatuh itu, dan material itu mengenai tepat di kepalanya.Abd Hamid mengatakan sudah dua tahu…

SBY Borong Nasi Goreng Rp 1 Juta untuk Jamu Prabowo dan Elite Gerindra

Gambar
TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - ‎"Diplomasi nasi goreng," ucap Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebut pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.Ya, kedua tokoh bangsa itu bertemu, Kamis (27/7/2017) malam, dengan menyantap nasi goreng.SBY dan Prabowo duduk satu meja untuk menikmati satu piring nasi goreng.Di meja berbentuk bulat itu turut menemani SBY Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan dan Wakil Ketua Umum Syarief Hasan.Sementara Prabowo ditemani oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Wakil Ketua ‎Umum Fadli Zon.Sembari menikmati nasi goreng SBY dan Prabowo tampak sesekali berbincang santai.Para pengurus Demokrat dan Gerindra pun terlihat‎ mencermati dialog yang dilakukan oleh SBY dan Prabowo.Novel Baswedan: Polri Tidak Akan Berani Mengungkap https://t.co/VfDq6L3mQl via @tribunnews— TRIBUNnews.com (@tribunnews) July 27, 2017‎SBY sendiri‎ sengaja memesan nasi goreng langganannya untuk disajikan kep…

Kapolda Metro Idham Azis Punya 2 PR Besar: Kasus Novel Baswedan dan Tuduhan Chat Seks Rizieq Shihab

Gambar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery LazuardiTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah kasus-kasus menyita perhatian publik sudah menunggu untuk diselesaikan Inspektur Jenderal Idham Azis.Sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru, Idham Azis harus menjelaskan kepada publik sejauh mana penanganan kasus dan menyelesaikan penanganan kasus itu sehingga ada kepastian hukum.Kasus-kasus tersebut, yaitu penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, kasus dugaan chat mesum via aplikasi WhatsApp (WA) yang melibatkan Habib Rizieq Shihab, dan kasus dugaan makar yang melibatkan sejumlah tokoh.“Kasus Novel dan Rizieq serta kasus makar yang banyak melibatkan tokoh kritis perlu dijelaskan Idam kepada publik kelanjutannya agar ada kepastian hukum,” tutur Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, Kamis (27/7/2017).Selain itu, permasalahan lainnya yang perlu mendapat perhatian serius, kata dia, ketegangan sosial pasca Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 tetap perlu dicermati agar tidak menjadi konflik …

Disinggung Pilkada Jateng, Wali Kota Semarang: Saya Masih Bocah Kemarin Sore

Gambar
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - DPD PDI Perjuangan telah membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk penjaringan Pilkada Jawa Tengah 2018.Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang yang juga Wali kota Semarang, Hendrar Prihadi, tidak akan mendaftar meski salah satu sosok potensial sebagai calon gubernur.Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, masih ingin membangun Kota Semarang hingga akhir periode. Ia menyakini politik harus diikuti secara santun, beretika, dan mengalir.Kaesang Ditanya Bagaimana Perasaannya Jika Masuk Penjara karena Dituding Nistakan Agama https://t.co/KkUgFCTzrc via @tribunnews— TRIBUNnews.com (@tribunnews) July 26, 2017"Hari ini banyak senior-senior PDI Perjuangan yang menyampaikan akan mendaftar atau bahkan sudah mendaftar. Kami pasukan di bawah mengapresiasi dan ngga perlu ikut-ikut. Nanti malah jadi momen yang kemudian satu dengan yang lain tidak enak," ujarnya, Rabu (26/7/2017). Duta Besar Denmark, Casper Klynge, Gubernur J…

Begini Respons Istana untuk Sajak Diktator Kecil Fadli Zon

Gambar
Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Foto: dokumen JPNN.Comjpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo menilai puisi 'Sajak Diktator Kecil' yang ditulis Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebagai bentuk kebebasan berekspresi, yang boleh dilakukan oleh semua warga negara. "Ketika berekspresi monggo saja dan itu dijamin kebebasan karena negara kita beri ruang bebas. Sehingga sajak, puisi, apa pun akan kita nikmati sebagai bagian memperkaya suasana publik," ujar Pramono kepada wartawan di kompleks Istana Kenegaraan Jakarta, Rabu (26/7). Diketahui, isi puisi Sajak Diktator Kecil karya Fadli terkesan merupakan sindiran kepada penguasa sekaligus potret kondisi kekinian. Politikus Partai Gerindra itu dalam puisinya menyinggung tentang ekonomi yang tak kunjung membaik, jerat utang yang menjulang, hingga pembubaran ormas. Menyikapi hal ini, Pramono yang merupakan mantan politikus Senayan dari Fraksi PDI Perjuangan itu menanggapi singkat. "Yang diktator siapa?…

Empat Nama Muncul di Survei Pilkada Kalimantan Barat

Gambar
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN Anak Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Karolin Margaret Natasa (dua kanan), mewakili ayahnya menghadiri sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Kalimantan Barat di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2012). Dalam sidang itu, majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Mahfud MD menolak permohonan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Barat, Armin Ali Anyang-Fathan Rasyid dan Morkes Effendy-Burhanudin A Rasyid, yang menduga adanya kecurangan pada pemilihan. TRIBUNNEWS/HERUDIN TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif LKPI, Arifin Nurcahyono mengungkapkan bahwa survei ini dilakukan sejak 10 sampai 19 Juli 2017 lalu. Pihaknya menggunakan sampel responden sebanyak 1815 dari populasi warga Kalimatan Barat yang tercantun dalam daftar pemilih tetap pada Pilpres 2014 yaitu 3.506.277 pemilih.Responden tersebar secara proposional.Survei ini, tambah Arifin, confidential lev…

Miko Kerap Sambangi Ruang Pimpinan KPK

Gambar
Abraham Samad (kedua dari kiri). Foto: MI/Rommy Pujianto Metrotvnews.com, Jakarta: Miko Panji Tirtayasa, orang yang sempat menjadi saksi kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), mengaku memiliki akses masuk ke ruang pimpinan KPK. Miko mendapatkan arahan khusus dari mantan Ketua KPK Abraham Samad."Langsung ketemu (Abraham Samad) di ruang pimpinan," kata Miko di hadapan Pansus Hak Angket KPK, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Juli 2017. Miko menerangkan pertemuan itu berlangsung pada November 2013 di gedung lama KPK. Hadir juga di ruang pimpinan penyidik KPK Novel Baswedan. Miko menggambarkan suasana ruang pimpinan yang dimaksud. Hal itu menjawab pertanyaan Pansus agar Pansus dapat meyakini bahwa Miko memang mendapatkan akses ke ruang pimpinan."Pintu masuknya ada tulisan pimpinan. Ada meja pimpinan. Meja-meja untuk ketemu, sama dengan ruangan Sekjen. Kan saya kalau ada apa-apa ke ruangan Sekjen," ujar dia.Johan B…

Dukungan Partai Politik Bukan Jaminan Menang Pilpres

Gambar
JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat politikUniversitas JayabayaIgor Dirgantara mengatakan dukungan partai politik bukan lagi jaminan kemenangan elektoral dalam Pilpres 2019."Masyarakat bisa mengamati bahwa ada dinamika perubahan konstalasi politik pasca-Pilgub DKI Jakarta 2017. Salah satunya adalah dukungan parpol pendukung ternyata relatif tidak berdampak elektoral terhadap kemenangan kandidat yang diusung, seperti kekalahan yang dialami Ahok-Djarot," ujar Igor dihubungi di Jakarta, Selasa (25/7/2017).Igor mengatakan menjaga peluang petahana yakni Presiden Jokowi untuk bisa memimpin kembali pada 2019 merupakan skenario prioritas PDI Perjuangan beserta pemerintah, terutama pasca kekalahan Ahok-Djarot di Pilkada DKI Jakarta 2017.Menurut dia, dengan ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen maka PDI Perjuangan beserta Jokowi memang akan lebih diuntungkan, terutama jika dilihat dari dukungan parpol koalisi pemerintah sekarang ini.Namun demikian soliditas koalisi pendukung pa…

Nusron Wahid Masuk Radar Cagub Jateng

Gambar
Warta Ekonomi.co.id, Semarang -Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Tengah telah mengantongi empat nama kandidat internal yang akan diusung pada Pilgub Jateng 2018."Selain nama Pak Wisnu Suhardono (Ketua DPD Partai Golkar Jateng), ada tiga nama besar yang selama ini melekat di Partai Golkar yaitu Nusron Wahid, Bambang Heru Setyo, dan Firman Subagyo," kata Ketua Harian DPD I Partai Golkar Jateng Iqbal Wibisono di Semarang, Senin (24/7/2017).Ia menjelaskan bahwa keempat nama kandidat itu muncul berdasarkan usulan dari DPD I dan DPD II Partai Golkar di Jateng. Selanjutnya akan dilakukan survei secara internal terhadap keempat nama kandidat tersebut guna mengetahui tingkat elektabilitas masing-masing."Hasil survei itu akan diserahkan kepada DPP untuk kemudian menjadi acuan mengeluarkan rekomendasi," ujarnya.Ia mengungkapkan, DPD Partai Golkar Jateng tidak membuka pendaftaran calon gubernur atau wakil gubernur karena perolehan kursi di DPRD Jateng b…

Hanya Gerindra yang Tolak Perppu Akses Informasi Keuangan Jadi UU

Gambar
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -Komisi XI DPR menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan dibawa ke Rapat Paripurna. Sembilan dari 10 fraksi yang ada di komisi Perbankan dan Keuangan itu sepakat Perppu itu dibawa ke Sidang Paripurna. Meski demikian, satu fraksi yaitu Partai Gerindra tidak menyatakan persetujuan secara eksplisit Perppu ini dijadikan UU, karena mengatasi persoalan mendasar dalam bidang perpajakan memerlukan diskusi lebih mendalam dalam pembahasan revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan."Kami berpendapat pengaturan mengenai akses keterbukaan informasi dan peningkatan perpajakan tidak bisa dilalui melalui Perppu. Oleh karena itu, kami berpendapat sebaiknya langsung saja dalam pembahasan RUU KUP," kata juru bicara Partai Gerindra Kardaya Warnika di Gedung DPR, Senin (24/7/2017).Menurut Kardaya, posisi DPR RI yang dalam kesempatan ini hanya diberikan opsi menerima atau menolak Perppu sangat terbatas dalam menjalankan fungsi legisl…

DGI Jadi Tersangka KPK Pertama dari Korporasi, Ini Daftar Dosanya

Gambar
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif. ANTARA FOTO/M Agung RajasaKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan PT Duta Graha Indah (PT DGI) yang kini bersalin nama menjadi PT Nusa KOnstruksi Enjiniring (PT NKE) sebagai tersangka kasus korupsi.Kasus yang menyeret PT DGI berkaitan dengan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun 2009-2010. Ini merupakan kali pertama KPK menetapkan sebuah korporasi menjadi tersangkan dalam kasus korupsi.Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengatakan, penetapan tersangka PT DGI merupaan pengembangan dari penyelidikan perkara yang sama dengan tersangka Dudung Purwadi selaku Direktur Utama PT DGI dan Marisi Matondang selaku Dirut PT Mahkota Negara. KPK telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menjerat PT DGI."PT DGI melalui tersangka DPW (Dudung Purwadi) diduga telah melaukan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau selaku korpora…

Ridwan Kamil Cari Pendamping dari Pantura, Ini Alasannya

Gambar
Suara.com - Bakal Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menginginkan sosok kuat yang bisa menjadi pasangannya pada Pilkada Jawa Barat 2018. Sosok itu akan diambil dari seputaran wilayah pantai utara (Pantura).Kang Emil, sapaan akrabnya, menjelaskan pemilihan tokoh dari Pantura sebagai pendampingnya diperlukan untuk memperkuat elektabilitas."Jabar ini kan luas, sehingga saya kalau dilengkapi dari sosok kuat di Pantura bisa lebih kuat lagi, karena saya masih lemah di Pantura, kalau di Priangan elektabilitas saya kuat," kata Kang Emil, di Indramayu, dikutip dari Antara, Minggu (23/7/2017).Dia berharap dengan adanya sosok kuat yang mendampinginya pada Pilgub Jabar 2018 nanti, bisa memberikan elektabilitas yang tinggi."Kita ikhtiarkan juga, karena bagaimana pun memutuskan pasangan itu tidak sesederhana saya memilih, karena dari partai-partai besar rata-rata menginginkan calon pasangannya harus datang dari kadernya," katanya lagi.Pihaknya tidak bisa berbuat banyak, kare…

Ruhut: Anies, Sebelum Kerja Jangan Banyak Ngomong

Gambar
JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politisi Ruhut Sitompul ikut mengomentari apa yang disampaikan Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan, soal ketidakpahaman gubernur terdahulu dalam pengelolaan anggaran.Ruhut mengatakan, Anies seharusnya buktikan janji-janji semasa kampanye di Pilkada setelah dilantik pada Oktober 2017 mendatang, dan bukan terus mengomentari gubernur sebelumnya."Anies, sebelum bekerja jangan banyak ngomong, udahlah, tunggu saja Oktober kau dilantik dan penuhi janji-janji kau itu. Buktikan saja Oktober," kata Ruhut kepada Netralnews.com, Minggu (23/7/2017).Juru bicara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok - Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI 2017 itu meminta Anies fokus merealisasikan janji-janjinya, karena belum dilantik pun sudah menunjukan sikap inkonsisten."Jadi kalau Anies gak usah kita pikirinlah. Sekarang janji kau (Anies) sudah mulai ngeles semua kan," ungkap Ruhut.Dengan pembuktikan, ditambahkan mantan petinggi Partai Demokrat itu, Anies-Sandi dapat men…

Sumbangkan Ambulans untuk Partai, Dua Ketua DPD Perindo di Sumut Diganjar Penghargaan

Gambar
MEDAN – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sumatera Utara, memberikan penghargaan khusus kepada dua Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo di Sumut atas kontribusnya membantu Partai Perindo menyediakan ambulans yang bakal digunakan untuk membantu masyarakat.Kedua Ketua DPD yang diganjar dengan penghargaan khusus itu adalah Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Langkat, Thomas Saputra, dan Ketua DPD Partai Perindo Deliserdang, Sofyan Nasution.Penghargaan khusus itu diserahkan langsung oleh Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan, saat pelaksanaan halalbihalal kader Partai Perindo se-Sumut, di Kantor DPW Partai Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan, Sabtu (22/7/2017).“Kami ucapkan terima kasih atas komitmen saudara-saudara menyediakan ambulans untuk kebutuhan partai melayani masyarakat. Apalagi ini atas swadaya saudara-saudara sekalian,” kata Rudi.Usai menerima penghargaan tersebut, Sofyan Nasution mengaku sangat berb…

UU Pemilu Disahkan, Jokowi Optimis Demokrasi Berjalan Baik

Gambar
Suara.com - Presiden Joko Widodo menghormati keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. DPR mengambil keputusan secara aklamasi dalam sidang yang berlangsung hingga Jumat dini hari di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017)."Kita sangat menghormati keputusan DPR yang bersidang hingga lewat tengah malam. Saya ikuti terus," ujar Presiden ketika diminta tanggapannya di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Jumat sore (21/7/2017).Pengesahan UU Pemilu membuat pelaksanaan Pemilu serentak mendatang memiliki landasan hukum. Oleh karenanya, Presiden optimistis sistem demokrasi Indonesia akan terus berjalan dengan baik. Ia sekaligus berharap agar ke depan penyelenggaraan Pemilu juga dapat berjalan lancar."Pemerintah percaya bahwa sistem demokrasi kita berjalan dengan baik. Kita ingin agar dengan Undang-Undang Pemilu ini kualitas demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu kita bisa lebih baik lagi," ucapnya.Menanggapi ada pihak yan…

Cak Imin: Kebijakan Susi Pudjiastuti Belum Bisa Atasi Penderitaan Nelayan

Gambar
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. (Foto: MTVN/Husen Miftahudin). Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengkritik Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurut Cak Imin, sapaan akrabnya, kebijakan Susi tidak mendukung kesejahteraan para nelayan."Soal nelayan kita mengkritik karena kebijakan (Susi Pudjiastuti) belum bisa mengatasi penderitaan nelayan kita," ujar Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu 22 Juli 2017. Namun demikian, Cak Imin membantah bila kritiknya disebut untuk mendepak Susi dari kursi menteri. Kritiknya bersifat membangun agar kebijakan yang dikeluarkan Susi nantinya bisa mengutamakan kepentingan nelayan kecil. "Kita tidak ingin mengganti Susi, ini hanya kritik. Ini yang kadang disalahpahami, dialog menjadi solusi," tegas Cak Imin.Di sisi lain, PKB tegas mendukung pemerintahan Joko Widodo. Sebagai salah satu partai koalisi pemerintah, PKB …

DPD I Golkar Imbau DPP Atur Strategi Pembelaan Setya Novanto

Gambar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPD I Partai Golkar seluruh Indonesia turut mendukung keputusan DPP yang tetap mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua umum.Para pengurus tingkat provinsi itu bahkan mengimbau kepada DPP untuk membuat strategi pembelaan terhadap Setya Novanto yang menjadi tersangka dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012."Kami mengimbau dari hati kami kepada DPP untuk segera membuat strategi pembelaan dari Partai Golkar pada Pak Setya Novanto," kata Ketua DPD I wilayah Kepulauan Riau, Ansar Ahmad saat memberikan ketersangan pers bersama DPD I lainnya di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (22/7/2017).Ridwan Bae menegaskan pihaknya bukan sekadar mendukung Setya Novanto. Mereka berpendapat Partai Golkar dibawah arahan Setya Novanto berjalan sangat bagus.Kata Ridwan Bae, hal itu bisa dilihat dari soloditas partai dari tingkat pusat hingga daerah, pembangunan kantor pusat, raihan Pilkada yang lebih 58 persen.Ridwan mengungkapkan partai berlambang po…

Pemilihan Presiden 2019 Lebih Ringkas

Gambar
IlustrasiMELALUI sebuah drama politik yang menegangkan, Kamis (20/7) malam, Sidang Paripurna DPR akhirnya menyepakati pengambilan keputusan atas lima isu krusial.Enam fraksi partai pendukung pemerintah memenangi voting dengan pilihan paket A, sedangkan empat fraksi nonkoalisi lainnya memilih walk out.Koalisi politik pendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di parlemen (PDIP, Golkar, PPP, NasDem, PKB, dan Hanura) berkukuh mempertahankan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20%.Alhasil, Pemilihan Presiden 2019 bakal lebih simpel. Pencalonan presiden kemungkinan hanya akan diikuti 2-3 kandidat.Hal ini tentu berbeda jika nihil ambang batas alias 0% seperti yang diperjuangkan empat fraksi (Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN).Pencalonan presiden diperkirakan lebih riuh karena banyak kandidat."Pilpres akan lebih ringkas karena terjadi penyederhanaan atau pembatasan jumlah calon," kata peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang, Sumatra B…