Postingan

Menampilkan postingan dengan label Politik

175 Peserta Ikuti Sekolah Antikorupsi Demokrat Jabar

Gambar
NOVIANTI NURULLIAH/PR BANDUNG, (PR).- DPD Partai Demokrat Jawa Barat menggelar Sekolah anti korupsi angkatan V, Pengenalan dan pemahaman gratifikasi dalam upaya mengunci pintu masuk korupsi di partai politik yang diikuti oleh 175 peserta di Hotel Horison, Kota Bandung, Sabtu, 22 Oktober 2016. Peserta berasal dari anggota DPRD II seluruh Jabar dan DPRD Jabar, divisi-divisi DPD, dan DPC Demokrat.Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Iwan Sulandjana menuturkan, sekolah anti korupsi tersebut merupakan kali pertama untuk Jabar. Namun untuk tingkat nasional, sekolah anti korupsi yang kelima.Pada sekolah tersebut, pihaknya ingin menunjukan pada rakyat bahwa Partai Demokrat itu anti korupsi dan bukan hanya sekedar jargon.‎ Partainya ingin menjalankan pencegahan korupsi dengan benar."Kalau ada kader begitu (korupsi) ya tindak. Memang iklan anti korupsi 2009, kader-kadernya terkena hukuman karena korupsi. Biarlah itu oknum, yang penting sekarang kami tetap konsisten terha…

Jelang Pilkada, Sejumlah Anggaran 'Aneh' Muncul

Gambar
Terancam digusur/TOMMI ANDRYANDY/PR WARGA berkumpul di antara rumah yang hendak digusur di Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Kamis, 20 Oktober 2016. Warga kurang mampu mendapat perhatian lebih pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2017. Namun, Dewan mengingatkan anggaran bagi warga miskin itu jangan hanya berlangsung pada momentum Pilkada.* CIKARANG, (PR).- Sejumlah anggaran pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2017 dipertanyakan. Dewan memertanyakan munculnya beberapa anggaran baru dengan nominal yang terbilang besar. Di antaranya pemberian makan bagi warga tidak mampu yang mencapai Rp 95,4 miliar.Anggaran yang dipertanyakan tersebut terbagi dalam dua program. Pertama, program peningkatan pembinaan, pelatihan, keterampilan dan pemberian permakanan bagi lanjut usia sebesar Rp 75.650.185.000. Pada perinciannya, dana tersebut digunakan untuk memberi makan 16…

Jelang Pilkada, Sejumlah Anggaran 'Aneh' Muncul

Gambar
Terancam digusur/TOMMI ANDRYANDY/PR WARGA berkumpul di antara rumah yang hendak digusur di Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Kamis, 20 Oktober 2016. Warga kurang mampu mendapat perhatian lebih pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2017. Namun, Dewan mengingatkan anggaran bagi warga miskin itu jangan hanya berlangsung pada momentum Pilkada.* CIKARANG, (PR).- Sejumlah anggaran pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2017 dipertanyakan. Dewan memertanyakan munculnya beberapa anggaran baru dengan nominal yang terbilang besar. Di antaranya pemberian makan bagi warga tidak mampu yang mencapai Rp 95,4 miliar.Anggaran yang dipertanyakan tersebut terbagi dalam dua program. Pertama, program peningkatan pembinaan, pelatihan, keterampilan dan pemberian permakanan bagi lanjut usia sebesar Rp 75.650.185.000. Pada perinciannya, dana tersebut digunakan untuk memberi makan 16…

Keberadaan Rumah Pangan Antisipasi Masalah Sembako

Gambar
Ketua DPD partai Golkar Kabupaten Bogor H. Ade Ruhandi menyerahkan bantuan modal kepala palaku usaha kecil dan menengah (UMKM).*/ISTIMEWA/PR CIBINONG, (PR).- Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52, Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Bogor melakukan serangkaian kegiatan sosial. Di antaranya pembagian sembako, santunan yatim, bantuan modal usaha kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dan peletakan batu pertama rumah pangan Partai Golkar di Kabupaten Bogor.Peletakan batu pertama pembangunan rumah pangan Golkar dilakukan langsung oleh Ketua DPD partai Golkar Kabupaten Bogor H. Ade Ruhandi atau biasa disapa Jaro Ade.Menurut Jaro Ade, rumah pangan merupakan program pro rakyat yang digagas oleh para pimpinan partai golkar baik tingkat pusat maupun daerah. Tujuannya sendiri untuk memberikan kenyamanan, kemudahan dan membantu masyarakat, khususnya yang kurang mampu.“Kami para pimpinan Partai Golkar dari seluruh tingkatan baik pusat maupun daerah sangat ko…

Komisi XI: Harus Ada Roadmap untuk Pembangunan Mentawai

Gambar
Anggota Komisi XI DPR Sarmuji. (Foto: dpr.go.id) Arah -  Komisi XI DPR RI menginginkan pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Oleh karena itu, harus ada road map untuk membangun Mentawai. Karena Mentawai ini adalah daerah tertinggal yang harus dipastikan, kapan daerah yang tertinggal  ini bisa menyamai dan sejajar dengan daerah sekitarnya di Sumatera Barat."Kalau ada roadmap kita bisa tahu pada tahun berapa kita mengeluarkan uang dan pada tahun ini kita harus membangun apa, jika jelas roadmapnya maka pada tahun tertentu Mentawai sudah sejajar dengan kabupaten yang lainnya di Sumatera Barat," ungkap anggota Komisi XI Sarmuji usai pertemuan  Tim Komisi XI dengan Wakil Gubenur Sumatera Barat  Nasrul Abit beserta jajarannya di Padang, Sumatera Barat, Selasa (22/8/2017).Poltisi dari Fraksi Golkar ini menjelaskan bahwa pada prinsipnya untuk membangun infrastruktur tidak harus melalui dana da…

Gelar Munas, Soksi Minta DPP Golkar Dukung Rekonsiliasi Dualisme

Gambar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Organisasi sayap Partai Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) bakal menggelar menggelar musyawarah nasional (munas) pada tanggal 7 hingga 9 September 2017 mendatang.Salah satu agenda yang dibahas adalah rekonsiliasi dua kubu antara kepemimpinan Ade Komarudin dengan Ali Wongso Sinaga."Jadi mau tidak mau harus ada Munaslub bersama, lalu kami minta bantuan DPP Partai Golkar karena antara Golkar dan Soksi tidak bisa dipisahkan," kata Ali di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (22/8/2017).Dirinya berharap, kedepan hanya ada satu Soksi."Kunci munaslub Soksi ada di DPP Golkar, kami menaruh kerpercayaan kepada DPP Golkar. Untuk bersikap kondusif menyelesaikan dualisme. Tidak bisa satu tahap sekaligus tapi jadi efektif progresif. Niat dan tekad kami kuat untuk rekonsilias," katanya.Sebelum munas, SOKSI akan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas). Hal itu dilakukan untuk memilih Ketum SOKSI yang baru."Ini jug…

Jelang Pilgub Jabar, Dedi Mulyadi Akan Tingkatkan Elektabilitas Personal

Gambar
AKURAT.CO, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi akan meningkatkan elektabilitas personal setelah sebelumnya berhasil meningkatkan elektabilitas Partai Golkar di Jawa Barat yang menempati posisi tertinggi."Saya patuh dan siap mengamankan keputusan Partai Golkar secara kelembagaan. Tetapi tentu saja bukan keputusan perorangan. Niatnya harus berangkat dari penguatan kelembagaan partai, bukan niat perorangan," katanya di Purwakarta, Selasa (22/8).Terkait pernyataan Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Wilayah Jawa dan Sumatera, Nusron Wahid yang menyebutkan Golkar masih membuka pintu bagi Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk ditetapkan menjadi calon Gubernur Jawa Barat dari Golkar, Dedi menanggapi dingin pernyataan itu.Ia mengatakan, pernyataan yang dilontarkan Nusron merupakan suplemen bagi dirinya untuk meningkatkan angka popularitas dan elektabilitasnya menjelang pemilihan Gubernur Jawa Barat pada Juni 2018 mendatang.Fokusnya, kata dia, se…

Pak Menhan Yakini Malaysia Tak Sengaja soal Merah Putih Terbalik

Gambar
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Foto: dokumen JPNN.Comjpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengharapkan persoalan Merah Putih di brosur SEA Games 2017 Kuala Lumpur yang tercetak dalam kondisi terbalik tidak dibesar-besarkan. Sebab, Malaysia sudah minta maaf secara terbuka. "Jangan digede-gedein, kan sudah minta maaf," ujar Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Selasa (22/8). Ryamizard juga mengajak publik untuk legawa memberikan maaf kepada Malaysia. Sebab, Malaysia memang tidak sengaja sehingga membuat kekeliruan. "Bersahabatlah jangan cari-cari musuh begitu. Pasti dia (Malaysia) enggak sengaja," ‎katanya. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu menegaskan, salah satu sebab kekuatan Indonesia sehingga bisa disegani bangsa lain karena kemampuan menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Karena itu menjaga hubungan baik dengan negara tetangga juga demi menjaga kepentingan Indonesia. &quo…

Rencana Pembangunan Apartemen untuk Anggota DPR Dibatalkan

Gambar
Ketua DPR Setya Novanto. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay. Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua DPR RI Setya Novanto mengintruksikan Ketua Tim Pengkajian Rencana Revitalisasi Kompleks Senayan, Fahri Hamzah, membatalkan rencana pembangunan apartemen. Rumah dinas dewan dinilai sudah mencukupi.

"Kita sudah putuskan, tidak perlu membangun atau menyewa apartemen. Itu sudah final kita putuskan bersama," kata N0ovanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 22 Agustus 2017. Novanto memiliki pertimbangan bahwa pembatalan pembangunan apartemen karena anggota parlemen sudah memiliki rumah dinas di Ulujami dan Kalibata. Kedua rumah dinas tersebut masih dianggap layak.

"Tempatnya masih terjangkau di dalam melakukan rapat-rapat yang diperlukan saat ini. Jadi saya rasa itu kita batalkan, enggak perlu ada pembangunan apartemen," tegasnya. Pembangunan apartemen masuk dalam penataan kawasan Kompleks Parlemen. Rencananya, kompleks anggota DPR di kawasan Kalibata dipindahka…

Siap-siap, Verifikasi Partai Peserta Pemilu 2019 Mulai Oktober

Gambar
Suara.com - KPU akan melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019 pada Oktober 2017, demikian dikatakan ‎komisioner Komisi Pemilihan Umum Evi Novida Ginting ‎sebelum rapat konsultasi dengan Komisi II DPR, Selasa (22/8/2017).‎

"Verifikasi ini kita mulai di bulan Oktober (2017). Dengan pengumuman, pendaftaran. Jadi di awal Oktober kita sudah mulai tahapan tersebut," kata Evi.

Eva menambahkan rapat konsultasi merupakan bagian dari proses koordinasi KPU dengan DPR selaku pembuat undang-undang."Kita akan fokus hari ini dengan PKPU," ujarnya.Dia berharap pembahasan PKPU ini bisa diselesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Sehingga, waktu untuk sosialisasi PKPU ini bisa dimaksimalkan.‎

"Kalau PKPU-nya sudah disahkan kita bisa sosialisasi dengan partai-partai peserta pemilu yang ada," ujarnya.‎Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria mengatakan rapat konsultasi ini akan digelar beberapa hari ke depan. Dia berharap PKPU segera selesai sehingga KPU dan …

Pansus Minta BPK Audit Ulang Terkait Barang Sitaan dan Rampasan yang Dimiliki KPK

Gambar
AKURAT.CO, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK akan mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait permintaan audit aset-aset berupa barang sitaan dan rampasan yang selama ini dimiliki KPK. Pasalnya, pihak Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Rampasan Negara (Rupbasan) tidak memiliki data terkait aset sitaan yang dilakukan KPK. Hal itu disampaikan Ketua Pansus Hak Angket KPKAgun Gunandjar Sudarsa dalam konfrensi pers di di Media Center DPR, Senayan, Jakarta. ‎

"Ini jadi temuan menarik bagi Pansus, karena aset-aset dari perkara yang ditangani KPK tersebut tak jelas di mana ditempatkan. Mestinya, semua aset dari perkara hukum itu dikelola oleh lembaga negara bernama Rupbasan," kata Agun, Senin (21/8).‎Lebih lanjut dikatakannya, bahwa aset-aset yang dimaksud itu adalah tanah, bangunan, rumah, sampai uang dari perkara tindak pidana korupsi.

“Kita akan membuat surat kembali kepada BPK untuk melakukan audit aset-aset barang rampasan dan barang sitaan,” ucapnya. Po…

PAN tak Undang Presiden Jokowi saat Rakernas

Gambar
Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 27 Juli 2017--Metrotvnews.com/Husen Miftahudin Metrotvnews.com, Jakarta: PAN akan menggelar Rapat Kerja Nasional (rakernas) di Bandung pada 21-23 Agustus 2017 mendatang. Namun, tak ada tokoh-tokoh nasional, termasuk Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla yang diundang.PAN memilih mengundang Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wagub Jabar Deddy Mizwar, Walikota Bandung Ridwan Kamil, serta bupati-bupati se-Jawa Barat. "Sampai hari ini rencana untuk mengundang Pak Presiden dan pejabat negara yang lain, serta ketum parpol yang lain termasuk tokoh nasional yang lain tidak akan kami lakukan," kata Ketua DPP PAN sekaligus Ketua Operating Committee (OC) Rakernas, Yandri Susanto, Minggu 20 Agustus 2017. Alasan PAN tak mengundang Jokowi dan tokoh nasional lainnya, menurut Yandri karena Rakernas ini bersifat internal. PAN akan memfokuskan Rakernas pada Pilkada Serentak 2018, Jawa Barat termasuk salah sat…

Golkar Belum Pastikan Dedi Mulyadi Maju ke Pilgub Jabar

Gambar
AKURAT.CO, Menghadapi Pilkada Jabar, ternyata Partai Golkar belum resmi memutuskan Dedi Mulyadi sebagai Calon Gubernur yang akan diusung partai pohon beringin itu.Hal itu dibeberkan oleh Sekjen Golkar Idrus Marham. "keputusan soal itu baru akan dikeluarkan pada rapat yang akan digelar pada tanggal 28-29 Agustus mendatang," ujar Idrus, disela Raker DPP Golkar, di Novotel, Jumat lalu."Kami akan bicarakan dan kami akan buat laporan. Itu nanti yang akan jadi pertimbangan kami, memutuskan tentang siapa yang kami tetapkan maju ke Pilgub Jabar. Jadi sampai saat ini belum kami putuskan," tambahnya.Masih kata dia, meski Golkar akan mengutamakan kadernya, namun pihaknya akan melihat situasi dan kondisi. Melihat dinamika politik di daerah. Artinya bisa saja mencalonkan calon dari luar. Baik independen, birokrat atau dari partai lain. Termasuk untuk pilkada Jabar."Di dalam rapat rapat yang kami lakukan, Partai Golkar mengutamakan kadernya sendiri. Tetapi kami ingin menang…

Gerindra: Pertemuan SBY-Mega Harus Dipertahankan

Gambar
AKURAT.CO,Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai pertemuan mantan Presiden (SBY-Megawati) pada hari kemerdekaan di Istana Negara hal positif.Menurutnya, pertemuan antara kedua mantan presiden tersebut mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi, khususnya para mantan pemimpin bangsa."Kita tentu gembira ketika pemimpin rukun dan guyub. Sikap berjabat tangan keduanya mencerminkan pimpinan sudah sangat dewasa dalam berdemokrasi," kata Mardani di Cikini, Jakarta, Sabtu (19/8).Pertemuan tersebut sekaligus mencerminkan budaya bangsa ketimuran yang kental dengan keramahtamahan antar sesama manusia."Ada banyak perbedaan pendapat tetapi saling menghargai secara profesional. Itulah kita, budaya orang timur," ucapnya.Namun pertemuan tersebut tak lantas menggugurkan keharmonisan antara presiden ke lima Megawati dan presiden ke enam SBY. Terlebih, SBY dan Megawati jarang terlihat bersama dalam satu acara.Berdasarkan catatan,…

Anies Baswedan Minta Anggota FPI Jaga Marwah Pancasila dan Kebhinekaan

Gambar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan meminta agar jemaah dan anggota Front Pembela Islam (FPI) untuk terus menjaga NKRI.Tak hanya itu, FPI juga diminta sebagai organisasi yang bisa menjaga kebhinekaan."Semua yang hadir disini, memiliki komitmen untuk menjaga NKRI. Saya tegaskan semua, apa yang pernah saya sampaikan bahwa kedepan FPI harus bisa buktikan sebagai salah satu organisasi penjaga kebhinekaan," ujar Anies di Stadion Sepak Bola Kamal, Kapuk Kamal, Jakarta Utara, Sabtu (19/8/2017).Sebelumnya, Anies mengikuti salat subuh berjamaah terlebih dahulu. Jelang berdoa, Anies kemudian diundang untuk memberikan sambutan.Anies memiliki harapan tersendiri kepada organisasi FPI yang terkadang ada stigma negatif, perihal toleransi dan kebhinekaan di masa lalu.Namun, ia yakin FPI ke depan bukan organisasi yang hadir untuk mengancam, tapi hadir untuk merawat marwah Pancasila.Di tengah konflik dan perpecahan yang terjadi di berbagai tempat di dunia, m…

Tularkan Keharmonisan ke Pilkada

Gambar
PRESIDENTIAL PALACE/AGUS SUPARTOBERKUMPULNYA para mantan presiden di Istana Negara dalam perayaan Hari Ulang Tahun yang ke-72 Kemerdekaan RI merupakan simbol bahwa kepentingan bangsa harus didahulukan. Hal itu yang seharusnya turut menular ke akar rumput atau masyarakat luas.“Mereka yang selama ini kurang harmonis, ya harus bertemu demi kepentingan bangsa. Itu nilai-nilai yang seharusnya menular ke bawah. Walaupun ada pertentang­an politik, pertentangan kepentingan, saat kepentingan bangsa harus didahulukan, itu yang harus didahulukan,” terang Toto saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.Toto mencontohkan jelang Pilkada 2018. Jika isu SARA membahayakan bangsa, isu tersebut tidak boleh digunakan sebagai alat untuk pemenangan. Semua parpol harus mempunyai tekad yang bulat untuk tidak menggunakan politik identitas tersebut dalam pilkada.“Parpol melakukan pertemuan untuk menyamakan kebulatan tekad untuk tidak melakukan kampanye isu SARA. Bertekad keamanan dan ketenteraman masyarakat tetap…

PAN Tegaskan Tolak Pembangunan Apartemen DPR

Gambar
JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sekretaris Fraksi PAN DPR, Yandri Susanto, mengatakan bahwa partainya menolak tegas terhadap rencana pembangunan apartemen untuk menggantikan perumahan DPR yang ada di kawasan Kalibata dan Ulujami."Kami menolak keras pembangunan apartemen untuk menunjang tugas parlemen itu," ujar Yandri di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (18/8).Menurut Yandri, perumahan DPR yang ada saat ini banyak yang tidak ditempati, oleh karena itu pembangunan apartemen tersebut terlepas dari tugas legislasi anggota DPR."Dari sisi nama saja sudah tidak layak, kata-kata itu pasti disandingkan dengan hal yang mewah dan bukan berpihak ke rakyat. Bukan persoalan di apartemen soal tugas legislasi dan terlambat rapat. Marilah secara komprehensif melakukan hal yang tidak menyakiti hati rakyat," jelasnya.Yandri mengungkapkan, apabila rencana pembangunan apartemen yang diajukan oleh BURT-DPR itu sampai dibawa ke dalam rapat paripurna, maka PAN dengan tegas akan menolak rencana terse…

Golkar Belum Putuskan Calon yang Diusung di Pilkada Jabar

Gambar
TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - ‎Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham‎ menegaskan bahwa partainya belum memutuskan sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jawa Barat 2018.Meski tidak dipungkirinya bahwa nama Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengemuka sebagai calon kuat yang akan diusung partai berlambang pohon beringin itu."‎Untuk Jawa Barat memang belum kita putuskan. DPP sudah perintahkan saudara Dedi lakukan komunikasi dengan partai lain, salah satunya dengan PDIP. Nanti akan secara formal akan dilaporkan dalam sebuah rapat oleh saudara Dedi (hasil komunikasi politik)," kata Idrus di sela Rakernas Golkar di Bogor, Jumat (18/8/2017).‎Idrus menuturkan, pada prinsipnya Golkar menghendaki majukan kadernya sendiri dalam setiap pertarungan pemilihan kepala daerah. ‎Hal itu sesuai dengan tujuan Golkar dalam rangka kaderisasi."Karena kita ingin menang, kita sesuaikan dengan kemauan rakyat. Kita cermati kemauan rakyat," tandasnya. taken from http://www.tribunne…

Wimar Witoelar Nilai SBY Bukan Politisi, Tapi...

Gambar
Suara.com - Mantan Juru Bicara Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gusdur, Wimar Witoelar menyebut Susilo Bambang Yudhoyono bukan politisi. SBY masuk lingkaran politik lantaran menang menjadi Presiden karena mendapat dukungan."Sama seperti orang yang nggak pernah main tenis, ya dia main Wimbledon (pertandingan Tenis), tapi babak pertama kalah. SBY bukan politican, ya dia menang karena dukungan," ujar Wimar di Kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Jumat (18/8/2017).Pernyataan Witoelar menyusul sikap SBY yang akhir-akhir ini melakukan gerilya politik diantaranya melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, kemudian adanya pertemuan putra SBY Agus Harimurti Yudhoyono dan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka di Istana, serta pertemuan antara SBY dan mantan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri di upacara peringatan HUT RI ke 72 tahun.Meski begitu, Wimar menilai SBY merupakan orang yang memiliki kepribadian baik, nam…

Pertemuan Para Mantan, Puan: Jauh di Mata Dekat di Hati

Gambar
SEMUA yang pernah menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI seyogianya tetap menjaga hubungan baik. Pasalnya, kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, hal itu menjadi simbol kerukunan para elite bangsa yang akan diteladani masyarakat."Dengan menunjukkan sebagai pemimpin itu kita bisa memberi contoh teladan, kita tidak boleh lupa bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk Indonesia," ujar Puan ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/8).Ditanyai apakah pertemuan Presiden dengan para mantan itu perlu dirutinkan, Puan merasa hal itu bukan keharusan. Namun, ia tetap menganggap pertemuan seperti kemarin adalah hal yang baik."Saya kira baik suasana kekeluargaan, kerukunan. Tapi, tidak harus juga kalau ada acara di istana harus selalu bertemu. Jauh di mata dekat di hati," ujar putri Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri itu.Kehadiran Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di acara HUT RI-72 menarik perhatian publik. Ap…