Postingan

Menampilkan postingan dengan label Nasional

GNPF-MUI Gelar Aksi 287, Eko Kuntadhi: Fatwah Siapa yang Dikawal?

Gambar
JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dan Presidium Alumni 212 bersama sejumlah ormas, akan menggelar aksi unjuk rasa  pada Jumat (28/7/2017) atau yang disebut Aksi 287.Tujuan digelarnya aksi yang dimulai dari Masjid Istiqlal Jakarta hingga Istana Merdeka ini adalah sebagai bentuk penolakan atas diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas.Menanggapi aksi tersebut, penulis Eko Kuntadhi mempertanyakan keterlibatan GNPF-MUI. Pasalnya, GNPF terbentuk untuk membela fatwa dari MUI, sebagaimana aksi 212 lalu, yang menuntut penegakan hukum atas mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di kasus penistaan agama.Saat itu MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan Ahok bersalah. Sedangkan soal Perppu Ormas, Ketua MUI KH Maruf Amin menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah dan DPR, bahkan ia menghimbau umat Islam untuk tidak ambil bagian dalam aksi 287."Kalau ketua MUI sendiri sudah berkata demikian, bagaimana deng…

Siang Ini Anies Baswedan Temui Masyarakat Indonesia di Tokyo Jepang

Gambar
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari TokyoTRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Gubernur terpilih DKI JakartaAnies Baswedan dijadwalkan akan menemui masyarakat Indonesia di Tokyo mulai selama dua jam, Jumat (28/7/2017) siang di Aula Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT).Sebelumnya Anies melakukan salat Jumat bersama dengan para kaum muslim Indonesia di Jepang di Masjid Indonesia Tokyo yang baru diresmikan belum lama ini.Kunjungan kali ini untuk mendengarkan langsung berbagai masukan dari masyarakat Indonesia mengenai pembangunan yang ada di Jepang sehingga dapat dijadikan masukan bagi pembangunan Kota Jakarta mendatang.Peralihan jabatan menjadi Gubernur DKI Jakarta direncanakan bulan Oktober 2017 mendatang. taken from http://www.tribunnews.com/internasional/2017/07/28/siang-ini-anies-baswedan-temui-masyarakat-indonesia-di-tokyo-jepang

Gubernur Zumi Zola Usul Pembangunan Pelabuhan Baru di Jambi

Gambar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jambi Zumi Zola akan bertemu dengan Menteri Perhubungan membahas infrastruktur di Jambi, Kamis (3/7/2017).Demikian disampaikan Zumi usai acara Rakornas VIII Tim Pengendali Inflasi Daerah Bank Indonesia di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017).Dalam pertemuan nanti kedua belah pihak akan membahas pembangunan infrastruktur utamanya pelabuhan dan bandara untuk menunjang ekonomi di Jambi.Zumi mencontohkan Pelabuhan Talang Duku di Kabupaten Muaro Jambi sebagai pelabuhan utama letaknya terlalu jauh dari laut lepas.Anaknya Terus Dipalak Teman Sekolah, Ibu Ini Datangi Rumah Pelaku tapi Ia Justru Disambut Parang https://t.co/HTNWRhhHKK via @tribunnews — TRIBUNnews.com (@tribunnews) July 27, 2017Ayah Buatkan Anaknya Gubuk untuk Bersetubuh dengan Banyak Pria, Ritual Aneh Terungkap! https://t.co/MwkNM1PR3k via @tribunnews — TRIBUNnews.com (@tribunnews) July 27, 2017Dua Balita Dipamiti Beli Bensin Selama Berjam-jam, Hal Tak Diduga Terjadi Kepad…

Ombudsman Sebut Informasi Salah Soal Kasus Beras Maknyuss Bisa Ganggu Penyidikan Polisi

Gambar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ombudsman RI memastikan sidak yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap gudang beras Maknyuss yang diproduksi PT Indo Beras Unggul (IBU) di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/7/2017) sudah sesuai prosedur.Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan proses tersebut bukan penggerebekan."Ada satu proses penyelidikan yang dilakukan Reskrim, (disebut) penggerebekan, padahal itu sidak," ujar Alamsyah di Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2017).Dia pun menjelaskan soal pemberian garis polisi teradap gudang beras tersebut."(Gudangnya) dikasih police line, kemudian menjadi objek pengamatan, sampai situ (informasinya) benar, mereka (memang) punya informasi," jelasnya.Akan tetapi, informasi yang disampaikan kepada publik kemudian berkembang secara liar dan simpang siur."Tapi kemudian ada informasi-informasi yang disampaikan sedemikian rupa (kepada publik) sehingga jadi kacau," tegasnya.Informasi tidak benar…

MoU PIA DPR-Komnas PA Bukti Komitmen Lindungi Anak Indonesia

Gambar
jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Anak Indonesia yang jatuh setiap tanggal 23 Juli, PIA DPR RI menggelar perayaan dengan tema “Tersenyumlah Anak Indonesia, Tersenyumlah Indonesiaku". Ketua Umum PIA DPR RI, Deisti A. Novanto dalam sambutannya mengatakan tujuan diselenggarakannya acara ini tidak lain untuk mengembalikan senyum anak Indonesia yang belakangan sedikit memudar akibat beberapa peristiwa kekerasan terhadap anak. Baik kekerasan fisik atau verbal, kekerasan non verbal bahkan pelecehan seksual. 

"Peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap anak itu tentu sangat memprihatinkan. Tidak hanya karena terenggutnya hak anak, melainkan juga hilangnya keceriaan anak yang notabene merupakan generasi penerus bangsa, harapan bangsa. Untuk itulah kami mencoba mengembalikan senyum anak-anak Indonesia. Dengan kata lain, PIA turut mendukung lahirnya generasi emas,” papar Deisti di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (26/7)

Dalam acara ini selain dihadiri oleh Wakil ketua PI…

Siapakah Sekte Saksi Yehova yang Disebut AntiPancasila?

Gambar
Suara.com - Pascapembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kini ada dorongan untuk juga membubarkan sebuah sekte di kalangan Kristen, yaitu Saksi Yehova. Sekte itu disebut antipancasila oleh Pengamat Politik yang juga pendukung Joko Widodo saat Pilpres 2014 lalu, Boni Hargens.Siapa sebenarnya sekte ini? Suara.com menelusuri profil sekte ini lewat situs resminya jw.org. Sekte ini juga bisa disebut dengan nama Saksi-Saksi Yehuwa.Dalam majalah resmi terbitan komunitas Saksi Yehova, Sadarlah! terbitan 2010, Saksi Yehova adalah sebuah agama yang diorganisir oleh organisasi bernama Jehovah's Witnesses atau Jehovas Zeugen. Mereka ingin mengembalikan kekristenan di awal kemunculan. Saksi-Saksi Yehova mengaku bukan sekte karena tidak memisahkan diri dari gereja.Dalam situs jw.org menjelaskan nama Yehova atau Yehuwa adalah nama pribadi Allah (Tuhan Kristinani). Sementara kata ‘saksi’ adalah orang yang menyatakan pandangan atau kebenaran yang ia yakini.“Jadi, nama Saksi-Saksi Yehuwa menunjuk…

Menteri Ryamizard Uji Coba Drone Rajawali 720 Buatan Sendiri

Gambar
Kamis, 27 Juli 2017 | 12:46 WIBMenteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu usai penyerahan tanda kehormatan Yudha Dharma Utama di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 28 Juni 2016. TEMPO/Yohanes PaskalisTEMPO.CO, Jakarta -  Kementerian Pertahanan memamerkan pesawat terbang tanpa awak atau drone buatan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemhan dengan industri pertahanan dalam negeri. Drone bernama Rajawali 720 itu diujicobakan di lapangan terbang Pusat Teknologi Roket Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di Bogor, Jawa Barat,  Kamis, 27 Juli 2017.Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan sejumlah pejabat Mabes TNI, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian BUMN, hadir. Rajawali 720 yang termasuk dalam kategori Unmaned Aerial Vehicle (UAV) yang bersayap tetap (fixed wing) itu dikembangkan Kemhan bersama PT Bhineka Dwi Persada.Kemampuan terbangnya mencapai durasi 24 jam, dengan radius jelajah 20 kilometer hingga 1000 km. Rajawali 720 pun bisa mencapai…

Regulasi Segera Rampung, Operator Dituntut Konsolidasi

Gambar
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara mengancam bakal segera menutup penyedia platform (media sosial) yang menyebarkan radikalisme. Ilustrasi/ Istimewa JAKARTA - Konsolidasi menjadi solusi yang dapat ditawarkan oleh pemerintah dalam membantu mendukung keberlangsungan bisnis operator, termasuk membantu penanganan perang tarif antar operator. Untuk itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menegaskan akan mencari cara atau celah secara hukum. Ketegasan tersebut, lanjut Rudiantara, dapat dihadirkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen).Namun dalam hal ini Menkominfo tentu saja akan memberikan peringatan terlebih dahulu. Peringatan akan dilayangkan dalam kurun waktu 7 hari sebelum izin operator yang tidak mau mendengarkan dicabut.“Setelah itu, tinggal tangani pelanggannya akan gimana, kan gitu. Nah, sekarang ini bagian dari sosialisasi. Ini jadi hal yang saya terus bicarakan sejak saya masuk,” ujar Rudiantara, di Jakarta, Kamis (27/7/17).Dalam hal ini…

Kejar Keterlambatan, Kementerian PUPR 'Kebut' Tambah 19 Ruas Tol Baru

Gambar
dok. Kementerian PUPR Ruas tol baru yang telah dan sedang dibangun oleh Badan Usaha dan Kementerian PUPR. dok. Kementerian PUPR Ruas tol baru yang telah dan sedang dibangun oleh Badan Usaha dan Kementerian PUPR. dok. Kementerian PUPR Ruas tol baru yang telah dan sedang dibangun oleh Badan Usaha dan Kementerian PUPR. dok. Kementerian PUPR Ruas tol baru yang telah dan sedang dibangun oleh Badan Usaha dan Kementerian PUPR. dok. Kementerian PUPR Ruas tol baru yang telah dan sedang dibangun oleh Badan Usaha dan Kementerian PUPR. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan tahun ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penambahan 16 ruas tol baru sepanjang 352,33 km yang dibangun badan usaha dan 3 ruas sepanjang 39,65 yang dibangun oleh Kementerian PUPR.Ia juga menambahkan, Kementerian PUPR akan mengoperasikan sebanyak enam ruas jalan tol dalam dua tahun kedepan.“Dalam waktu dekat ini akan kita operasikan lima ruas to…

KPK dan Lembaga Antikorupsi Malaysia Akan Saling Bertukar Data

Gambar
Gedung KPK. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto/Dok JAKARTA - Petinggi lembaga antikorupsi Malaysia atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) bertandang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (26/7/2017). Kedatanganya secara khusus untuk bertemu pimpinan KPK Agus Rahardjo. Dalam pertemuan itu, kedua pihak bersepakat untuk melakukan penguatan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi."Kami kedatangan Ketua (SPRM) Datuk Dzulkifli. Kedatangan beliau untuk memperkuat kerja sama mendukung Indonesia," kata Agus Rahardjo.Selanjutnya, penguatan kerja sama antara KPK dan lembaga antikorupsi Malaysia akan diejawantahkan dalam bentuk pertukaran data dan informasi terkait tindak pidana korupsi yang terjadi didua negara.Sementara Datuk Dzulkifli berharap pertukaran data dan informasi bisa meminimalisir kejahatan korupsi dan aliran uang hasil korupsi yang terjadi lintas negara. "Kedua pihak, Indonesia dan Malaysia, telah setuju meneguhkan kerja sama yang…

Jokowi Akan Rilis Kebijakan Bela Negara

Gambar
Suara.com - Presiden Joko Widodo menilai berbagai ancaman yang ada di tanah air semakin berkembang. Ancaman itu mulai dari persoalan ideologi, politik, ekonomi, hingga sosial budaya.Karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan terus berupaya menghentikan segala ancaman yang dapat meruntuhkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)."Pemerintah bersama-sama dengan rakyat tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya sistematis untuk mengancam kedaulatan NKRI," kata Jokowi dalam rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Kerja di Kantor Presiden Jakarta, pada Rabu (26/7/2017)."Kita juga tidak akan membiarkan berbagai bentuk ancaman yang merongrong Pancasila sebagai dasar kita bernegara," tambahnya.Jokowi melanjutkan, salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah dengan merilis kebijakan bela negara. Mengingat bela negara adalah tugas dan tanggung jawab setiap rakyat Indonesia sebagai warga negara dan juga anak bangsa."Dimana pun kita ber…

PKPU Kembali Salurkan Bantuan untuk Pengungsi Suriah

Gambar
Seorang anak korban konflik Suriah memanggul bantuan makanan dari PKPU Human Initiative di Reyhanli, Turki. Konflik Suriah telah memasuki tahun kelima dan merenggut lebih dari 450.000 jiwa. Foto/PKPU Human Initiative JAKARTA - Konflik Suriah telah memasuki tahun kelima dan merenggut lebih dari 450.000 jiwa. Lebih dari 6,2 juta jiwa menjadi pengungsi di Suriah maupun di negara-negara tetangga. Konflik belum ada tanda-tanda akan berakhir dan menimbulkan krisis kemanusiaan terburuk setelah perang dunia kedua. Merespons bencana kemanusiaan di Suriah, sejak 2012 PKPU Human Initiative telah menyalurkan berbagai bantuan, di antaranya distribusi makanan bagi orang dewasa dan balita, serta kebutuhan saat musim dingin. Bulan ini PKPU kembali menyalurkan 1.700 paket makanan yang didistibusikan di wilayah Reyhanli, Turki.  Total bantuan seberat 11 ton terdiri dari beras, gandum, gula, kacang-kacangan, minyak makan, dan kebutuhan pokok lainnya. PKPU juga menyalurkan paket kebutuhan khusus …

Menteri Susi Ingin Anak-anak Santri Makan Banyak Ikan

Gambar
Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meningkatkan kualitas gizi terutama kadar protein para santri dengan paket bioflok yang dibagikan ke pesantren-pesantren di berbagai daerah."Konsumsi ikan anak-anak pesantren cuma 9 kilogram per kapita per tahun, sedangkan rata-rata orang Indonesia sekitar 43 kilogram per kapita per tahun," kata Menteri Susi Pudjiastuti di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (26/7/2017).Menurut Susi program tersebut diharapkan dapat menghasilkan penambahan fungsi protein karena semakin banyak ikan yang dapat dihasilkan dan dikonsumsi oleh santri dari lubang bioflok untuk memproduksi ikan.Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengutarakan harapannya agar saat disurvei pada tahun depan, hasil yang diperoleh dari program bioflok tersebut dapat memuaskan.Susi juga meminta bantuan kepada media agar dapat mengawasi transparansi dan akuntabilitas sehingga bisa dipastikan bahwa ikan yang dihasilkan dimakan oleh para santri di pesantren dan buk…

Usut Kasus BLBI, KPK Panggil Menteri Era Megawati

Gambar
Ilustrasi BLBI. Foto/SINDOphoto/Dok JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) era Presiden Megawati Soekarnoputri, Laksamana Sukardi, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laksamana Sukardi sedianya akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)."Laksamana Sukardi akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Tumenggung," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2017).Selain memeriksa Laksamana Sukardi, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur PT Bhakti Investama, Wandy Wira Riyadi. Wandy juga diperiksa untuk tersangka yang sama.Laksamana Sukardi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Lembaga tersebut dibentuk untuk mengawasi…

Buruh Sumsel Siap Aksi Tolak PTKP Berbasis UMR

Gambar
Ilustrasi: Para wajib pajak mengantre ikut program pengampunan pajak. (Media Indonesia/Ramdani) Metrotvnews.com, Palembang: Pemerintah tengah berancang-ancang menurunkan batas minimal penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta per bulan menjadi sesuai upah minimum regional (UMR).Rencana ini mendapat reaksi negatif kalangan buruh. Penyesuaian PTKP dengan UMR dituding bakal memberatkan rakyat kecil. Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumatera Selatan Sudirman Hamidi mengatakan, saat ini beberapa kebutuhan seperti listrik meningkat. Belum lagi bahan pokok. Beban hidup pekerja akan makin berat bila UMR dikenakan pajak."Bayangkan jika harus dipotong lagi karena PTKP tentu penghasilan akan lebih kecil," katanya saat dihubungi Metrotvnews.com, di Palembang, Rabu, 26 Juli 2017.Dia berjanji akan menggelar aksi bila aturan itu benar-benar terbit. Massa buruh akan diajak turun ke jalan untuk meneriakkan penolakan."UMR itu hanya sekitar Rp2 juta ini…

Pansus Sarankan Muchtar Effendi Laporkan Novel

Gambar
INILAHCOM, Jakarta - Anggota Pansus Hak Angket KPK, Ahmad Sahroni menantang orang dekat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar yakni Muchtar Effendi untuk melaporkan penyidik KPK yang diduga sering melakukan ancaman termasuk menistakan agama."Berani tidak Pak Muchtar melaporkan penyidik KPK yang mengatakan Tuhan ada dua karena itu penistaan?," kata anggota Komisi III Fraksi Partai Nasdem itu di Gedung DPR, Selasa (25/7/2017).Sementara, Muchtar Effendi mengaku sudah sejak lama ingin melaporkan kezoliman ini, namun dia tak tahu harus melaporkan kemana. Sebab dirinya sudah pernah mengirimkan surat ke KPK terkait ini namun tak mendapatkan respon."Selain itu, biaya pengacara uang dari mana saya? Ya sudah saya pasrah saja berdoa kepada Allah Swt," kata Muchtar.Untuk diketahui, Muchtar Effendi mengaku sering mendapatkan ancaman dari penyidik KPK Novel Baswedan dan kawan-kawan terkait kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua MK Akil Mochtar. Seperti akan dibunu…

Novel Baswedan Dilaporkan ke Polisi oleh Saksi Kasus Akil Mochtar

Gambar
Rabu, 26 Juli 2017 | 02:21 WIBNico Panji Tirtayasa, saksi kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, bersama kuasa hukumnya Ria Kusumawaty setelah melaporkan penyidik KPK, Novel Baswedan, ke Bareskrim Mabes Polri. TEMPO/Friski RianaTEMPO.CO, Jakarta - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri pada Selasa malam, 25 Juli 2017. Pelapor adalah Nico Panji Tirtayasa yang pernah menjadi saksi dalam kasus suap sengketa Pilkada yang melibatkan bekas ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. "Saya datang ke sini mencari keadilan untuk membuka mata publik," kata Nico usai membuat laporan.Ria Kusumawaty, kuasa hukum Nico, mengatakan setidaknya ada empat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Novel Baswedan terhadap kliennya, yakni memaksa orang memberi keterangan di bawah sumpah palsu, dugaan penyalahgunaan kewenangan, indikasi perampasan kemerdekaan orang,  dan indikasi tindak pidana menyuruh orang memberikan keteranga…

Menteri Tjahjo Sarankan Sekda Jabar Mundur

Gambar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Barat, Iwa Karniwa, harus mengundurkan diri karena sudah ikut penjaringan bakal calon gubernur."Harus mundur," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada wartawan di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2017).Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu mengingatkan setiap orang yang memenuhi syarat, punya kesempatan mendaftar untuk dipilih dan memilih di pemilihan umum.Namun, bagi seorang aparatur sipil negara apapun jabatannya, termasuk Sekda, harus menjaga netralitasnya. Dalam kasus Iwa yang mencalonkan di Pilkada Jabar maka harus mundur. "Kalau dia mencalonkan (diri), ya dia harus tahu konsekuensinya," ungkap Tjahjo.Iwa mendaftar dalam proses penjaringan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar melalui PDI Perjuangan.Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo yang isinya meminta Iwa dicopot dari jabatannya.Aher berke…

Jokowi Akan Tersandera Setelah Desakkan Presidential Threshold

Gambar
Rabu, 26 Juli 2017 | 00:54 WIBMendagri Tjahjo Kumolo (kanan) menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Setya Novanto disaksikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pada Rapat Paripurna ke-32 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta Jumat (21/7) dini hari. DPR mengesahkan RUU Pemilu menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme dan memilih opsi A, yaitu Presidential Threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. Rapat ini diwarnai aksi walk out beberapa fraksi termasuk Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. TEMPO/Dhemas ReviyantoTEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi akan tersandera anggota koalisi pendukungnya setelah sebesar 20 persen didesakkan. “Jokowi bukanlah pemilik saham utama di PDIP Perjuangan,” tulis Wayan Agus Purnomo di Indonesiana, 24 Juli 2017.Menurut wartawan Tempo ini, Jokowi perlu  mengkompromikan sesuatu ketika kebijakannya tak sejalan dengan keinginan partai. Meski inkumben, Wayan berpendapat, posisi J…

Jokowi Akan Tersandera Setelah Desakkan Presidential Threshold

Gambar
Rabu, 26 Juli 2017 | 00:54 WIBMendagri Tjahjo Kumolo (kanan) menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Setya Novanto disaksikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pada Rapat Paripurna ke-32 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta Jumat (21/7) dini hari. DPR mengesahkan RUU Pemilu menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme dan memilih opsi A, yaitu Presidential Threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. Rapat ini diwarnai aksi walk out beberapa fraksi termasuk Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. TEMPO/Dhemas ReviyantoTEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi akan tersandera anggota koalisi pendukungnya setelah sebesar 20 persen didesakkan. “Jokowi bukanlah pemilik saham utama di PDIP Perjuangan,” tulis Wayan Agus Purnomo di Indonesiana, 24 Juli 2017.Menurut wartawan Tempo ini, Jokowi perlu  mengkompromikan sesuatu ketika kebijakannya tak sejalan dengan keinginan partai. Meski inkumben, Wayan berpendapat, posisi J…