Postingan

Menampilkan postingan dengan label Nasional

Amien Rais Harap Anies-Sandi Pegang Janjinya soal Reklamasi

Gambar
Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menolak kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta. Dia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno memegang janjinya terhadap kebijakan reklamasi. "Mudah-mudahan gubernur baru dan wakilnya, Anies-Sandi tetap kekeuh memegang janjinya," ujar Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017. Amien menyebut, reklamasi teluk Jakarta hanya untuk kepentingan asing, bukan untuk rakyat Jakarta. Reklamasi, sebut dia, juga untuk kepentingan jalur sutra Laut Cina."Seperti saya ini tidak mungkin akan membeli apartemen atau pertokoan atau perhotelan di Teluk Jakarta. Lagi-lagi untuk siapa? Jelas bukan untuk kepentingan naisonal. Ini subordinat dari kepentingan Cina," tandas dia. Mantan Ketua MPR itu menafsirkan, Cina memiliki strategi one belt one road. One belt kata dia adalah jalur sutra darat dari Peking hingga ke Eropa melalui 14 prov…

Amien Rais Harap Anies-Sandi Pegang Janjinya soal Reklamasi

Gambar
Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menolak kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta. Dia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno memegang janjinya terhadap kebijakan reklamasi. "Mudah-mudahan gubernur baru dan wakilnya, Anies-Sandi tetap kekeuh memegang janjinya," ujar Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017. Amien menyebut, reklamasi teluk Jakarta hanya untuk kepentingan asing, bukan untuk rakyat Jakarta. Reklamasi, sebut dia, juga untuk kepentingan jalur sutra Laut Cina."Seperti saya ini tidak mungkin akan membeli apartemen atau pertokoan atau perhotelan di Teluk Jakarta. Lagi-lagi untuk siapa? Jelas bukan untuk kepentingan naisonal. Ini subordinat dari kepentingan Cina," tandas dia. Mantan Ketua MPR itu menafsirkan, Cina memiliki strategi one belt one road. One belt kata dia adalah jalur sutra darat dari Peking hingga ke Eropa melalui 14 prov…

Eks Wako Palembang Meninggal Dunia Akibat Serangan Jantung

Gambar
, PALEMBANG - Mantan Wali Kota Palembang Romi Herton dikabarkan meninggal dunia akibat serangan jantung, Kamis (28/9). Mantan birokrat yang banting setir menjadi politikus hingga terpilih sebagai wali kota Palembang itu mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Hermina Serpong, Tangerang Selatan, sekitar pukul 02.45 WIB. Adalah Ketua KNPI Kota Palembang H Handry Pratama yang menyampaikan kabar duka itu. Handry mengaku berada di tempat Romi. “Inalilahi wainnalilahi rojiun, beliau telah berpulang ke rahmatullah," ujarnya kepada RMOL Sumsel. Pihak keluarga berencana menerbangkan jenazah Romi ke Palembang pukul 09.30 WIB. "Rencananya hari ini juga jenazah akan diterbangkan ke Palembang," sambung Handry. Seperti diketahui, Romi sudah beberapa tahun menghuni Lapas Sukamiskin Bandung terkait kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Romi dan istrinya, Masyitoh sebagai tersangka pemberi suap ke …

Fadli Zon Yakin Sekali Mayoritas Rakyat Ingin Jokowi Diganti

Gambar
Presiden Joko Widodo dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam sebuah pertemuan konsultasi pimpinan lembaga tinggi negara pada 2015. Foto: dokumen JPNN.Com , JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tidak mempersoalkan sejumlah lembaga survei yang menempatkan elektabilitas Presiden Joko Widodo lebih tinggi dari Prabowo Subianto. Menurut dia, itu wajar saja terjadi karena Jokowi setiap hari seperti kampanye dengan meresmikan proyek-proyek pemerintah dan lainnya. “Ya wajarlah, kan setiap hari Pak Jokowi seperti kampanye meresmikan ini, itu. Ya wajar,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/10). Namun, kata Fadli, yang jadi masalah adalah ketika Jokowi sudah berkuasa dan memiliki panggung, elektabilitasnya tidak lebih dari 40 persen. Fadli menegaskan, hal itu menunjukkan sebagian besar atau 60 persen rakyat Indonesia menginginkan pemimpin baru. “Kalau petahana di bawah 40 persen elektabilitasnya berarti lebih dari 60 persen rakyat Indonesia menginginkan pemimpin baru. Nggak perlu pinta…

Amien Rais Harap Anies-Sandi Pegang Janjinya soal Reklamasi

Gambar
Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menolak kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta. Dia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno memegang janjinya terhadap kebijakan reklamasi. "Mudah-mudahan gubernur baru dan wakilnya, Anies-Sandi tetap kekeuh memegang janjinya," ujar Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017. Amien menyebut, reklamasi teluk Jakarta hanya untuk kepentingan asing, bukan untuk rakyat Jakarta. Reklamasi, sebut dia, juga untuk kepentingan jalur sutra Laut Cina."Seperti saya ini tidak mungkin akan membeli apartemen atau pertokoan atau perhotelan di Teluk Jakarta. Lagi-lagi untuk siapa? Jelas bukan untuk kepentingan naisonal. Ini subordinat dari kepentingan Cina," tandas dia. Mantan Ketua MPR itu menafsirkan, Cina memiliki strategi one belt one road. One belt kata dia adalah jalur sutra darat dari Peking hingga ke Eropa melalui 14 prov…

Terungkap, Ini Alasan KPK Belum Mau Periksa Setnov Meski Sudah Sehat

Gambar
KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Meski telah mendapat lampu hijau dari dokter untuk memeriksa Ketua DPR RI Setya Novanto, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mau melakukan hal itu. Pasalnya, menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kehadiran pihaknya ke RS Premier Jatinegara adalah untuk memantau kondisi kesehatan Setnov secara langsung. Hal itu lantaran pada Senin lalu, Setnov yang sejatinya diperiksa KPK sebagai tersangka e-KTP harus menjalani operasi pada jantungnya. ‎”Pemeriksaan tidak kami lakukan pada Rabu (20/9/201) karena tim akan membawa hasil pengecekan hari tersebut dan Senin untuk dibahas bersama di KPK,” kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Dari pembahasan itulah, Febri mengatakan akan ada tindakan selanjutnya yang akan dilakukan penyidik antirasuah. Termasuk, apakah akan menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk dimintai pertimbangannya sebagai second opinion terhadap kondisi Ketua Umum Partai Golkar itu. “Tentu saja dari hasil ini ditentukan a…

Amien Rais Harap Anies-Sandi Pegang Janjinya soal Reklamasi

Gambar
Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menolak kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta. Dia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno memegang janjinya terhadap kebijakan reklamasi. "Mudah-mudahan gubernur baru dan wakilnya, Anies-Sandi tetap kekeuh memegang janjinya," ujar Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017. Amien menyebut, reklamasi teluk Jakarta hanya untuk kepentingan asing, bukan untuk rakyat Jakarta. Reklamasi, sebut dia, juga untuk kepentingan jalur sutra Laut Cina."Seperti saya ini tidak mungkin akan membeli apartemen atau pertokoan atau perhotelan di Teluk Jakarta. Lagi-lagi untuk siapa? Jelas bukan untuk kepentingan naisonal. Ini subordinat dari kepentingan Cina," tandas dia. Mantan Ketua MPR itu menafsirkan, Cina memiliki strategi one belt one road. One belt kata dia adalah jalur sutra darat dari Peking hingga ke Eropa melalui 14 prov…

Amien Rais Harap Anies-Sandi Pegang Janjinya soal Reklamasi

Gambar
Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menolak kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta. Dia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno memegang janjinya terhadap kebijakan reklamasi. "Mudah-mudahan gubernur baru dan wakilnya, Anies-Sandi tetap kekeuh memegang janjinya," ujar Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017. Amien menyebut, reklamasi teluk Jakarta hanya untuk kepentingan asing, bukan untuk rakyat Jakarta. Reklamasi, sebut dia, juga untuk kepentingan jalur sutra Laut Cina."Seperti saya ini tidak mungkin akan membeli apartemen atau pertokoan atau perhotelan di Teluk Jakarta. Lagi-lagi untuk siapa? Jelas bukan untuk kepentingan naisonal. Ini subordinat dari kepentingan Cina," tandas dia. Mantan Ketua MPR itu menafsirkan, Cina memiliki strategi one belt one road. One belt kata dia adalah jalur sutra darat dari Peking hingga ke Eropa melalui 14 prov…

Fadli Zon Yakin Sekali Mayoritas Rakyat Ingin Jokowi Diganti

Gambar
Presiden Joko Widodo dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam sebuah pertemuan konsultasi pimpinan lembaga tinggi negara pada 2015. Foto: dokumen JPNN.Com , JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tidak mempersoalkan sejumlah lembaga survei yang menempatkan elektabilitas Presiden Joko Widodo lebih tinggi dari Prabowo Subianto. Menurut dia, itu wajar saja terjadi karena Jokowi setiap hari seperti kampanye dengan meresmikan proyek-proyek pemerintah dan lainnya. “Ya wajarlah, kan setiap hari Pak Jokowi seperti kampanye meresmikan ini, itu. Ya wajar,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/10). Namun, kata Fadli, yang jadi masalah adalah ketika Jokowi sudah berkuasa dan memiliki panggung, elektabilitasnya tidak lebih dari 40 persen. Fadli menegaskan, hal itu menunjukkan sebagian besar atau 60 persen rakyat Indonesia menginginkan pemimpin baru. “Kalau petahana di bawah 40 persen elektabilitasnya berarti lebih dari 60 persen rakyat Indonesia menginginkan pemimpin baru. Nggak perlu pinta…

Amien Rais Harap Anies-Sandi Pegang Janjinya soal Reklamasi

Gambar
Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menolak kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta. Dia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno memegang janjinya terhadap kebijakan reklamasi. "Mudah-mudahan gubernur baru dan wakilnya, Anies-Sandi tetap kekeuh memegang janjinya," ujar Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017. Amien menyebut, reklamasi teluk Jakarta hanya untuk kepentingan asing, bukan untuk rakyat Jakarta. Reklamasi, sebut dia, juga untuk kepentingan jalur sutra Laut Cina."Seperti saya ini tidak mungkin akan membeli apartemen atau pertokoan atau perhotelan di Teluk Jakarta. Lagi-lagi untuk siapa? Jelas bukan untuk kepentingan naisonal. Ini subordinat dari kepentingan Cina," tandas dia. Mantan Ketua MPR itu menafsirkan, Cina memiliki strategi one belt one road. One belt kata dia adalah jalur sutra darat dari Peking hingga ke Eropa melalui 14 prov…

Fadli Zon Yakin Sekali Mayoritas Rakyat Ingin Jokowi Diganti

Gambar
Presiden Joko Widodo dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam sebuah pertemuan konsultasi pimpinan lembaga tinggi negara pada 2015. Foto: dokumen JPNN.Com , JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tidak mempersoalkan sejumlah lembaga survei yang menempatkan elektabilitas Presiden Joko Widodo lebih tinggi dari Prabowo Subianto. Menurut dia, itu wajar saja terjadi karena Jokowi setiap hari seperti kampanye dengan meresmikan proyek-proyek pemerintah dan lainnya. “Ya wajarlah, kan setiap hari Pak Jokowi seperti kampanye meresmikan ini, itu. Ya wajar,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/10). Namun, kata Fadli, yang jadi masalah adalah ketika Jokowi sudah berkuasa dan memiliki panggung, elektabilitasnya tidak lebih dari 40 persen. Fadli menegaskan, hal itu menunjukkan sebagian besar atau 60 persen rakyat Indonesia menginginkan pemimpin baru. “Kalau petahana di bawah 40 persen elektabilitasnya berarti lebih dari 60 persen rakyat Indonesia menginginkan pemimpin baru. Nggak perlu pinta…

Terungkap, Ini Alasan KPK Belum Mau Periksa Setnov Meski Sudah Sehat

Gambar
KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Meski telah mendapat lampu hijau dari dokter untuk memeriksa Ketua DPR RI Setya Novanto, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mau melakukan hal itu. Pasalnya, menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kehadiran pihaknya ke RS Premier Jatinegara adalah untuk memantau kondisi kesehatan Setnov secara langsung. Hal itu lantaran pada Senin lalu, Setnov yang sejatinya diperiksa KPK sebagai tersangka e-KTP harus menjalani operasi pada jantungnya. ‎”Pemeriksaan tidak kami lakukan pada Rabu (20/9/201) karena tim akan membawa hasil pengecekan hari tersebut dan Senin untuk dibahas bersama di KPK,” kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Dari pembahasan itulah, Febri mengatakan akan ada tindakan selanjutnya yang akan dilakukan penyidik antirasuah. Termasuk, apakah akan menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk dimintai pertimbangannya sebagai second opinion terhadap kondisi Ketua Umum Partai Golkar itu. “Tentu saja dari hasil ini ditentukan a…

Amien Rais Harap Anies-Sandi Pegang Janjinya soal Reklamasi

Gambar
Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menolak kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta. Dia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno memegang janjinya terhadap kebijakan reklamasi. "Mudah-mudahan gubernur baru dan wakilnya, Anies-Sandi tetap kekeuh memegang janjinya," ujar Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017. Amien menyebut, reklamasi teluk Jakarta hanya untuk kepentingan asing, bukan untuk rakyat Jakarta. Reklamasi, sebut dia, juga untuk kepentingan jalur sutra Laut Cina."Seperti saya ini tidak mungkin akan membeli apartemen atau pertokoan atau perhotelan di Teluk Jakarta. Lagi-lagi untuk siapa? Jelas bukan untuk kepentingan naisonal. Ini subordinat dari kepentingan Cina," tandas dia. Mantan Ketua MPR itu menafsirkan, Cina memiliki strategi one belt one road. One belt kata dia adalah jalur sutra darat dari Peking hingga ke Eropa melalui 14 prov…

Amien Rais Harap Anies-Sandi Pegang Janjinya soal Reklamasi

Gambar
Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menolak kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta. Dia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno memegang janjinya terhadap kebijakan reklamasi. "Mudah-mudahan gubernur baru dan wakilnya, Anies-Sandi tetap kekeuh memegang janjinya," ujar Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017. Amien menyebut, reklamasi teluk Jakarta hanya untuk kepentingan asing, bukan untuk rakyat Jakarta. Reklamasi, sebut dia, juga untuk kepentingan jalur sutra Laut Cina."Seperti saya ini tidak mungkin akan membeli apartemen atau pertokoan atau perhotelan di Teluk Jakarta. Lagi-lagi untuk siapa? Jelas bukan untuk kepentingan naisonal. Ini subordinat dari kepentingan Cina," tandas dia. Mantan Ketua MPR itu menafsirkan, Cina memiliki strategi one belt one road. One belt kata dia adalah jalur sutra darat dari Peking hingga ke Eropa melalui 14 prov…

Fadli Zon Yakin Sekali Mayoritas Rakyat Ingin Jokowi Diganti

Gambar
Presiden Joko Widodo dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam sebuah pertemuan konsultasi pimpinan lembaga tinggi negara pada 2015. Foto: dokumen JPNN.Com , JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tidak mempersoalkan sejumlah lembaga survei yang menempatkan elektabilitas Presiden Joko Widodo lebih tinggi dari Prabowo Subianto. Menurut dia, itu wajar saja terjadi karena Jokowi setiap hari seperti kampanye dengan meresmikan proyek-proyek pemerintah dan lainnya. “Ya wajarlah, kan setiap hari Pak Jokowi seperti kampanye meresmikan ini, itu. Ya wajar,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/10). Namun, kata Fadli, yang jadi masalah adalah ketika Jokowi sudah berkuasa dan memiliki panggung, elektabilitasnya tidak lebih dari 40 persen. Fadli menegaskan, hal itu menunjukkan sebagian besar atau 60 persen rakyat Indonesia menginginkan pemimpin baru. “Kalau petahana di bawah 40 persen elektabilitasnya berarti lebih dari 60 persen rakyat Indonesia menginginkan pemimpin baru. Nggak perlu pinta…

KPK Siap Hadapi Pelaporan Agus Rahardjo ke Bareskrim

Gambar
Metrotvnews.com, Jakarta: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi segala hal yang dapat menghambat proses penyidikan kasus besar, khususnya korupsi KTP elektronik (KTP-el). Hal ini disampaikan Lembaga Antikorupsi menanggapi pelaporan Ketua KPK Agus Rahardjo ke Bareskrim Polri."‎Saya kira pimpinan juga menyadari bahwa ketika kami sedang menangani kasus yang besar misalnya atau dalam kondisi tertentu hal-hal tertentu yang seperti ini bukan tidak mungkin akan terjadi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis 5 Oktober 2017. Febri bahkan menyebut sejak Lembaga Superbody ini berdiri, para pimpinan dan jajarannya sudah pernah merasakan kondisi yang sama. Namun, KPK tetap fokus menuntaskan semua perkara-perkara besar. "KPK sebenarnya punya sejarah panjang soal itu," pungkas Febri.Agus Rahardjo dilaporkan Madun Hariyadi ke Bareskrim Polri. Agus dipolisikan dengan tuduhan korupsi terkait sejumlah proyek di KPK.Namun, laporan…

Fadli Zon Yakin Sekali Mayoritas Rakyat Ingin Jokowi Diganti

Gambar
Presiden Joko Widodo dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam sebuah pertemuan konsultasi pimpinan lembaga tinggi negara pada 2015. Foto: dokumen JPNN.Com , JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tidak mempersoalkan sejumlah lembaga survei yang menempatkan elektabilitas Presiden Joko Widodo lebih tinggi dari Prabowo Subianto. Menurut dia, itu wajar saja terjadi karena Jokowi setiap hari seperti kampanye dengan meresmikan proyek-proyek pemerintah dan lainnya. “Ya wajarlah, kan setiap hari Pak Jokowi seperti kampanye meresmikan ini, itu. Ya wajar,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/10). Namun, kata Fadli, yang jadi masalah adalah ketika Jokowi sudah berkuasa dan memiliki panggung, elektabilitasnya tidak lebih dari 40 persen. Fadli menegaskan, hal itu menunjukkan sebagian besar atau 60 persen rakyat Indonesia menginginkan pemimpin baru. “Kalau petahana di bawah 40 persen elektabilitasnya berarti lebih dari 60 persen rakyat Indonesia menginginkan pemimpin baru. Nggak perlu pinta…

Fadli Zon Yakin Sekali Mayoritas Rakyat Ingin Jokowi Diganti

Gambar
Presiden Joko Widodo dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam sebuah pertemuan konsultasi pimpinan lembaga tinggi negara pada 2015. Foto: dokumen JPNN.Com , JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tidak mempersoalkan sejumlah lembaga survei yang menempatkan elektabilitas Presiden Joko Widodo lebih tinggi dari Prabowo Subianto. Menurut dia, itu wajar saja terjadi karena Jokowi setiap hari seperti kampanye dengan meresmikan proyek-proyek pemerintah dan lainnya. “Ya wajarlah, kan setiap hari Pak Jokowi seperti kampanye meresmikan ini, itu. Ya wajar,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/10). Namun, kata Fadli, yang jadi masalah adalah ketika Jokowi sudah berkuasa dan memiliki panggung, elektabilitasnya tidak lebih dari 40 persen. Fadli menegaskan, hal itu menunjukkan sebagian besar atau 60 persen rakyat Indonesia menginginkan pemimpin baru. “Kalau petahana di bawah 40 persen elektabilitasnya berarti lebih dari 60 persen rakyat Indonesia menginginkan pemimpin baru. Nggak perlu pinta…

Amien Rais Harap Anies-Sandi Pegang Janjinya soal Reklamasi

Gambar
Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menolak kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta. Dia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno memegang janjinya terhadap kebijakan reklamasi. "Mudah-mudahan gubernur baru dan wakilnya, Anies-Sandi tetap kekeuh memegang janjinya," ujar Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017. Amien menyebut, reklamasi teluk Jakarta hanya untuk kepentingan asing, bukan untuk rakyat Jakarta. Reklamasi, sebut dia, juga untuk kepentingan jalur sutra Laut Cina."Seperti saya ini tidak mungkin akan membeli apartemen atau pertokoan atau perhotelan di Teluk Jakarta. Lagi-lagi untuk siapa? Jelas bukan untuk kepentingan naisonal. Ini subordinat dari kepentingan Cina," tandas dia. Mantan Ketua MPR itu menafsirkan, Cina memiliki strategi one belt one road. One belt kata dia adalah jalur sutra darat dari Peking hingga ke Eropa melalui 14 prov…

Wiranto: Jangan Jadikan Isu PKI untuk Kepentingan Politik

Gambar
JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto mengaku, dirinya enggan membahas isu kebangkitan PKI. Sebab, mengenai hal ini pernah disampaikan setahun yang lalu, termasuk mekanisme penyelesaian yang harus dilakukan pemerintah.Menurutnya, terkait peristiwa 1965 dan pelanggaran HAM lainnya, tidak mungkin seluruhnya diselesaikan melalui jalur yudisial atau peradilan. Alasannya, karena waktu yang sudah lama dan saksi sudah banyak yang meninggal."Maka cara-cara nonyudisial yang kita kedepankan. Bagaimana? Ini akan kita kembangkan bersama-sama," tutur Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/9/2017).Wiranto mengatakan, Indonesia memiliki modal kuat tentang kultur masyarakat yang mengedepankan jalan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan konflik di masa lalu.Maka itu, perdebatan mengenai hal ini agar disudahi supaya negara tidak terus menerus terbelenggu dan terjebak masa lalu. Karenanya, pemerintah meminta kesadaran masyarakat untuk melihat kepentingan bangsa ke depan.Wirant…