Kelola Hutan Harus Sinkron

ANTARA/FB Anggoro

SEMUA pemangku kepentingan berkomitmen untuk menyelamatan lingkungan di Indonesia. Mulai pengurangan emisi, pengelolaan sampah, penyelamatan hutan, hingga konservasi sumber daya alam.

Kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan hutan juga dinilai harus sinkron.

Hal itu tertuang dalam Rapat Koordinasi Nasional yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Manggala Wanabakti, Jakarta, pada 2-4 Agustus.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pihaknya tidak akan menoleransi bila ada pihak, khususnya di daerah, yang menyalahgunakan wewenang dalam memberikan izin pengelolaan lahan.

Izin-izin lama yang tidak dimanfaatkan dan tidak dipertanggungjawabkan dengan baik juga harus dengan tegas dihentikan dan beri sanksi.

“Saya kira aturan Kemendagri harus sinkron dengan kebijakan KLHK sesuai arahan Presiden. Hutan harus bermanfaat untuk daerah dan masyarakat. Juga jadi aset negara, tidak hanya nasional, tetapi internasional,” ujar Tjahjo.

Sinkronisasi perencanaan pembangunan, kata dia, dilakukan melalui pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Penguatan kelembagaan bidang kehutanan diupayakan pengembangan kompetensi KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) di kabupaten guna mengoptimalkan pengelolaan sumber daya hutan,” pungkas politikus PDIP ini.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan berbagai upaya penyelamatan lingkungan terus dilakukan. Begitu pula pengelolaannya yang terus dibenahi. “Sekarang memang rakyat membutuhkan model-model kerja yang baru. Yang ingin cepat selesai, dan sebagainya,” ujar Siti.

DPR mendukung
Gayung pun bersambut. Lembaga legislatif menyatakan dukungannya. “DPR berkomitmen mendorong kinerja KLHK yang didasarkan pada penyediaan data dan informasi yang akurat, perencanaan RTRW (rencana tata ruang wilayah) yang konsisten, termasuk percepatan penyelesaiannya,” ujar Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo.

Edhy mengatakan, saat ini DPR tengah membahas RUU tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam. RUU tersebut sudah dimasukkan ke prioritas program legislasi nasional pada 2017. “Di dalam penyusunan RUU tersebut akan dilakukan konsultasi publik untuk menyamakan persepsi para pihak,” pungkas Edhy.

Para menteri koordinator di pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla satu suara soal pentingnya keseimbangan lingkungan hidup dengan aktivitas ekonomi.

“Perubahan dinamika lingkungan begitu cepat. Kalau kita statis, tidak bisa mengejar, termasuk soal kelola hutan kalau masih pakai cara lama, tergilas kita,” kata Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Dalam rakornas tersebut, berbagai topik dipaparkan oleh petinggi berbagai lembaga. Mulai Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Dewan Kehutanan Nasional, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, hingga kalangan LSM.

Dalam acara yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo tersebut juga diberikan apresiasi bagi masyarakat, kelompok, daerah, hingga kepala daerah atas kontribusi di bidang konservasi dan penyelamatan lingkungan lewat Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Proklim, dan Wana Lestari. (X-4)

putri@mediaindonesia.com

taken from http://mediaindonesia.com/news/read/116175/kelola-hutan-harus-sinkron/2017-08-05

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pentolan Abu Sayyaf Tewas dalam Operasi Militer Filipina

Ujicoba Simpang Susun Semanggi Ditargetkan Juli Ini

Beredar Tiket Palsu, Panpel PS TNI Janji Perbaiki Kinerja