Ini Kata Dishub Sumut Soal Tuntutan TPP Pegawai Kemenhub

MEDAN, WOL – Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Sumatera Utara (Dishub Sumut) yang sudah beralih per 1 Januari 2017 ke Kemenhub secara otomatis menjadi tanggung jawab Kemenhub, walaupun masalah gajinya masih bisa diambil di Pemprovsu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Anthony Siahaan melalui Sekretaris Dishub Sumut Darwin Purba, kepada Waspada Online, Selasa (11/7).

Darwin sangat menyayangkan adanya lebih 300 PNS Kemenhub yang menuntut Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ke Pemprovsu, sampai- sampai menggeruduk ruangan Gubernur Sumut Senin (10/7) kemarin.

“Sangatlah kita sayangkan sampai-sampai mendatangi Lantai X ruangan Gubsu. Seharusnya sebagai PNS tidak seperti itu,” ucapnya.

Darwin memaparkan, awalnya sebanyak 500-an PNS Dishub Sumut menjadi ASN Kemenhub, karena jembatan timbang akan dikelola oleh Kemenhub RI sehingga secara otomatis mereka menjadi ASN Kemenhub.

Ditambahkan, karena pengelolaan jembatan timbang telah diambil alih oleh Kemenhub, ada sedikit persoalan jembatan timbang tutup mulai Januari 2017 sehingga tak beroperasi.

“Kalau mereka menuntut TPP ke Pemprovsu tak ada jalannya. Mana mungkin dibayarkan kalau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena TPP bisa dibayarkan berdasarkan, prestasi dan kinerja. Kinerja itu berdasarkan kehadiran atau absensi,” ucapnya.

“Jadi, tidak ada dasar mereka menuntut, karena jembatan timbang sudah tutup sehingga tak ada kinerja,” terangnya.

Seiring berjalan waktu kata Darwin, karena Dishub Sumut akibat hampir semua pegawainya dialihkan Kemenhub sehingga Dishub Sumut kekurangan pegawai.

Karena kekurangan Dishub Sumut mengajukan permohonan ke Kemenhub RI agar mengembalikan pegawai Dishub Sumut terdahulu sebanyak 131 dan dipenuhi Kemenhub RI.

“Sehingga secara otomatis pula mereka kembali menjadi PNS Dishub Sumut dan mendapatkan haknya TPP atas kinerja dan kehadirannya. Atas dasar tersebut sehingga TPP mereka bisa dicairkan berdasarkan tunjangan kinerjanya, karena mereka memang masih pegawai Dishub Sumut sesuai dengan SK Gubsu.

Sementara sekitar 300-an ASN Dishub Sumut, yang sudah beralih ke Kemenhub  TPP-nya bukan tanggung jawab Dishub Sumut lagi,” tuturnya.

Darwin juga membantah adanya surat dari Kemenhub yang memerintahkan Kadishub, Sumut Antony Siahaan, untuk membayar TPP para ASN Dishub Sumut yang beralih ke Kemenhub dari bulan Januari sampai April 2017.

“Tidak ada surat yang menyebutkan hal itu, yang ada adalah surat dari Kemenhub  yang memerintahkan Sekda di provinsi dan kabupaten/kota untuk membayar TPP sesuai undang-undang dan ketentuan tang berlaku,” kata Darwin.

Surat dari Kemenhub tersebut telah telah dibalas oleh Pemprovsu guna meminta pertemuan dengan pihak Kemendagri  yang ditandatangani oleh Plt Sekdaprovsu Ibnu Sri Hutomo.

” Sekda telah membalas surat dari Kemenhub tersebut, guna meminta kejelasan tentang Isi surat dari Kemenhub tersebut. Karena Pemprovsu membayar TPP ratusan pegawai yang sudah beralih ke Kemenhub akan menjadi temuan dan siapa yang bertanggungjawab?” tanya Darwin.(wol/rdn/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

taken from http://waspada.co.id/medan/ini-kata-dishub-sumut-soal-tuntutan-tpp-pegawai-kemenhub/

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sambut HUT Polwan ke-69, Bagi 500 Coklat dan 300 Bunga Kepada Pengendara yang Melintas

Pentolan Abu Sayyaf Tewas dalam Operasi Militer Filipina

Ujicoba Simpang Susun Semanggi Ditargetkan Juli Ini