RUU Pemilu belum Mengerucut, Fraksi Terus Upayakan Lobi

MI/Susanto

PANITIA Khusus RUU Pemilu dan pemerintah masih belum mencapai kata sepakat terhadap lima isu krusial di dalam draf RUU Pemilu. Hingga Rabu (14/6) tengah malam saja, seluruh fraksi di DPR masih terus membahasnya dalam forum lobi. Alhasil, muncul enam paket yang mengerucut dalam forum lobi tersebut.

Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi NasDem Johnny G Plate menyampaikan pembicaraan baik formal maupun informal terus dilakukan di antara fraksi sekaligus parpol. Menurutnya, jika paket tidak bisa dikerucutkan, voting di dalam sidang paripurna akan dilakukan per item terhadap lima isu krusial yang masih alot.

"Jika masih terlalu banyak paket maka tidak dibawa ke paripurna untuk voting, melainkan voting satu per satu isu krusial. Kami harapkan bisa diselesaikan secara voting di rapat paripurna DPR," tambahnya saat dihubungi, Kamis (15/6).

Fraksi NasDem mendukung usulan Paket B, yakni presidential threshold 20-25%, parliamentary threshold 5%, alokasi kursi per dapil 3-10, sistem pemilu terbuka dan metode kuota hare.

Ia pun menambahkan jika akhirnya tetap terjadi deadlock, maka tidak tertutup kemungkinan untuk kembali memberlakukan UU yang lama dan menerbitkan Perppu untuk mengakomodir putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait pemilu serentak.

"Jika terjadi situasi demikian bukan soal dukung atau tidak dukung, tetapi harus ada jalan keluar agar pemilu bisa tetap dilaksanakan," kata Johnny.

Secara terpisah, Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian menyebut fraksinya mendukung usulan paket A, yakni presidential threshold 20-25%, parliamentary threshold 5%, alokasi kursi per dapil 3-8, sistem pemilu terbuka terbatas, dan sainta lague murni. Paket itu, dikatakannya, juga didukung Fraksi PDI Perjuangan.

Fraksi Golkar, sambungnya, masih membuka kompromi di antara fraksi terhadap lima isu krusial tersebut. Namun, terkait ambang batas pencalonan presiden pihaknya tetap berkukuh di angka 20-25% sebagaimana usulan pemerintah.

Sementara itu, PPP dan Hanura mendukung usulan paket E, yakni presidential threshold 10%-15%, parliamentary threshold 4%, alokasi kursi per dapil 3-10, sistem pemilu terbuka dan metode kuota hare.

Fraksi PPP pun siap berkompromi kecuali untuk tiga poin, yakni alokasi kursi per dapil, parliamentary threshold dan konversi suara, sementara dua poin lainnya masih bisa dinegosiasikan.

Adapun paket C didukung oleh Fraksi Gerindra, PKS dan PAN. Paket itu yakni presidential threshold 0%, parliamentary threshold 4%, alokasi kursi per dapil 3-10, sistem pemilu terbuka dan metode kuota hare.

Sementara itu, Fraksi Demokrat mendukung usulan paket D, yakni presidential threshold 10%-15%, parliamentary threshold 4%, alokasi kursi per dapil 3-10, sistem pemilu terbuka, dan sainta lague murni. Fraksi PKB mendukung paket F, yakni presidential threshold 10%-15%, parliamentary threshold 5%, alokasi kursi per dapil 3-8, sistem pemilu terbuka dan sainta lague murni. (X-12)

taken from http://mediaindonesia.com/news/read/109254/ruu-pemilu-belum-mengerucut-fraksi-terus-upayakan-lobi/2017-06-15

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pentolan Abu Sayyaf Tewas dalam Operasi Militer Filipina

Ujicoba Simpang Susun Semanggi Ditargetkan Juli Ini

Beredar Tiket Palsu, Panpel PS TNI Janji Perbaiki Kinerja