PPDB 2017 Kota Depok Terkendala Sebaran Sekolah tak Merata

Sekolah di Depok/BAMBANG ARIFIANTO/PR WARGA melintasi Sekolah Dasar Negeri Depok Jaya 7, Jalan Nusantara Raya, Kota Depok, Selasa, 30 Mei 2017. Penerapan zonasi PPDB 2017 di Kota Depok terkendala sebaran sekolah yang tak merata.*

DEPOK, (PR).- Sebaran sekolah yang tak merata menjadi kendala penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB 2017) di Kota Depok. Untuk itu, Dinas Pendidikan Kota Depok pun merumuskan pemberlakuan sistem ring wilayah agar para calon siswa dapat mengikuti ujian tersebut.

Pemkot Depok menjadi penyelenggara dan pengawasan PPDB 2017 untuk jenjang SD/SMP sederajat di wilayahnya. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab dalam pelaksanaan seleksi penerimaan siswa itu di jenjang SMA/SMK.

Kepala Disdik Kota Depok M Thamrin menyatakan, masih membahas penerapan zonasi tersebut. "Kita pendekatannya tidak perjarak tetapi perwilayah," kata Thamrin kepada "PR", Selasa, 30 Mei 2017.

Menurutnya, persebaran sekolah di Depok tak merata. Meski pun sekolah hampir ada di tiap kecamatan. Kondisi itu tak berlaku di tingkat kelurahan. 

"Perkelurahan agak minim," ucap Thamrin. Terkadang, satu sekolah berada di perbatasan dua kelurahan. "Misal SMP 19 (di) Kelurahan Depok Jaya, di tembok belakangnya berbatasan dengan Kelurahan Beji," ujarnya.

Penentuan zonasi

Calon siswa di kedua wilayah tersebut juga memiliki hak yang sama memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, Disdik pun merumuskan dan membahas sistem ring guna mengatasi persoalan itu. Dengan sistem ring, penentuan zonasi ditentukan berdasarkan sebaran sekolah. Wilayah-wilayah paling dekat dengan sekolah diikat dalam ring tertentu. 

Kini, Disdik terus menggodok sistem tersebut dengan mendata lokasi sekolah. Thamrin menambahkan, penerapan zonasi dengan mengacu jarak dikhawatirkan rawan permainan. Pendaftar bisa mengisi formulir pendaftaran dengan mengaku-ngaku tinggal dengan jarak terdekat dari sekolah. Hal tersebut berbeda bila pendaftaran merujuk wilayah. Pasalnya, pendaftaran harus memakai kartu keluarga sebagai bukti tempat tinggalnya.

Thamrin berharap, penerapan zonasi bakal jadi solusi persoalan siswa titipan yang merebak pada PPDB 2016. Selain itu, lanjutnya, zonasi akan berdampak pada pemerataan kualitas sekolah. Siswa pun lebih dekat saat berangkat ke sekolah dari tempat tinggalnya.

Seperti diketahui, pelaksanaan PPDB Depok 2016 berlangsung kisruh. Pratik percaloan siswa titipan merebak di sejumlah SMA negeri. Saat itu, kewenangan PPDB SMA/SMK masih dipegang Pemkot Depok. Pihak sekolah kerap mendapat tekanan dari LSM, oknum wartawan, DPRD hingga pejabat di lingkungan pemerintah agar siswa titipannya masuk. Bahkan, ratusan siswa terlantar di SMAN 11 Depok karena menjadi korban praktik percaloan oknum LSM.***

taken from http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/05/30/ppdb-2017-kota-depok-terkendala-sebaran-sekolah-tak-merata-402174

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sambut HUT Polwan ke-69, Bagi 500 Coklat dan 300 Bunga Kepada Pengendara yang Melintas

Pentolan Abu Sayyaf Tewas dalam Operasi Militer Filipina

Ujicoba Simpang Susun Semanggi Ditargetkan Juli Ini