DPR Berencana Akan Revisi Undang-Undang Kepabeanan

KBRN, Jakarta: Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana akan merivisi Undang-Undang Kepabeanan. Revisi sangat penting untuk mengatasi persoalan penyelundupan.

“DPR sedang mencoba merencanakan untuk merevisi Undang-Undang Kepabeanan. Kepabeanan salah satu persoalan penyelundupan mustahil tidak tau. Contohnya kemarin yang dibongkar di Jakarta Utara, pemilik mengatakan masih ada dokumen yang belum lengkap dan harus dilengkapi,” kata anggota Komisi IV Firman Subagyo, dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia, Jumat (19/5/2017).

Sebelumnya sebuah gudang  tempat penimbunan bawang putih impor di Jalan Marunda, Jakarta Utara, digrebek oleh  Tim Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri. Sebanyak lebih dari 182 ton bawang putih diamankan dari gudang tersebut.

Lebih lanjut Fimran Subagyo mengatakan revisi Undangt-Undang Kepabeanan juga bertujuan untuk mengontrol petugas atau pejabat Kepabeanan yang selaman ini sulit untuk dikontrol.

“Undang-Undang Kepabeanan harus mulai direvisi agar aparatur penegak hukum lainnya bisa masuk. Agar ada sistem kontrol terhadap orang kepabean atau pejabat. Selama ini mereka seperti lembaga yang luar biasa yang tidak bisa dikontrol. Ini tidak benar,” tegasnya. (Sgd/AKS)

taken from http://rri.co.id/post/berita/394627/nasional/dpr_berencana_akan_revisi_undangundang_kepabeanan.html

Komentar

Pos populer dari blog ini

Pentolan Abu Sayyaf Tewas dalam Operasi Militer Filipina

Ujicoba Simpang Susun Semanggi Ditargetkan Juli Ini

Beredar Tiket Palsu, Panpel PS TNI Janji Perbaiki Kinerja